SEMARANG, beritajateng.tv – Baru-baru ini, dunia per-CPNS-an tengah ramai dengan para calonnya yang memutuskan untuk mengundurkan diri.
Adapun hal ini terungkap dari Badan Kepegawaian Negeri (BKN) yang mencatat 1.967 orang mundur dari calon pekerja abdi negara tersebut.
Menurut Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh alasan pengunduran ini karena gaji yang kecil hingga penempatan yang jauh.
Zudan menjelaskan CPNS itu mundur imbas adanya skema optimalisasi yang pemerintah lakukan. CPNS itu semula tak lolos di pilihannya, lalu menjadi di terima di daerah lain karena formasi tersebut tidak ada pendaftar.
BACA JUGA: Tipu Pelamar Hingga Raup Rp900 Juta, Calo CPNS Kejaksaan Jalani Penahanan di Kejari Semarang
Ia mencontohkan ada CPNS dosen yang tidak diterima di Sosiologi Universitas Negeri Jember (Unej). Namun, ada formasi serupa dibuka di Universitas Nusa Cendana, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan nol pelamar.
“Maka, dua orang nilai terbaik secara sistem (dari CPNS dosen Sosiologi Unej) dikirim ke Universitas Nusa Cendana. Menjadi lulus (CPNS) karena formasi di Universitas Nusa Cendana kosong,” tuturnya.
Ketua DPR RI Puan Maharani menilai bahwa mundurnya 1.967 orang CPNS tahun 2024 merupakan sinyal perlunya evaluasi menyeluruh dalam proses rekrutmen aparatur sipil negara.
Menurut Puan, sistem rekrutmen CPNS tidak semestinya bersifat administratif semata. Ia menekankan pentingnya perencanaan matang dan pendekatan strategis yang di mulai dari perumusan formasi hingga proses penempatan.
“Kalau tidak, kita akan terus menghadapi persoalan seperti ini,” kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Ia menambahkan bahwa jumlah pengunduran diri yang tinggi bukanlah hal yang lumrah. Menurutnya, hal itu menunjukkan sistem yang ada belum mampu menjawab kebutuhan serta ekspektasi generasi muda.
Puan juga menyoroti pentingnya pendekatan yang lebih manusiawi, terutama dalam formasi ASN untuk wilayah 3T.
“Penempatan ASN, terutama di daerah 3T harus di sertai dengan insentif yang layak, peluang pengembangan karier yang adil. Serta infrastruktur yang mendukung agar mereka bisa bekerja dengan optimal dan hidup dengan layak,” katanya.
