SEMARANG, beritajateng.tv – Presiden Prabowo Subianto baru saja mengumumkan kenaikan gaji guru PNS dan honorer. Prabowo menyebut, guru PNS akan mendapat kenaikan gaji sebesar satu kali gaji.
Sementara itu, guru honorer atau non-PNS yang telah ikut sertifikasi akan mendapatkan Rp2 juta.
Belakangan, kenaikan gaji guru itu menuai respons beragam dari masyarakat. Mereka mempertanyakan kebenaran kenaikan gaji guru PNS dan honorer itu.
Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah, Muhdi, pun turut memberikan penjelasan terkait rencana kenaikan gaji guru itu. Menurut Muhdi, banyak pihak yang salah paham tentang pernyataan tersebut.
Muhdi menekankan bahwa sebenarnya tidak ada kenaikan gaji guru. Yang ada hanyalah peningkatan kesejahteraan guru melalui sertifikasi, baik bagi guru ASN maupun honorer atau non ASN.
“Kami tidak melihat ada kenaikan gaji guru. Artinya, peningkatan kesejahteraan guru yang disampaikan oleh presiden kan sebenarnya ada lanjutannya melalui sertifikasi,” katanya saat beritajateng.tv hubungi, Rabu, 4 Desember 2024.
Muhdi menyebut, peningkatan kesejahteraan guru ASN akan diberikan kepada para guru yang belum bersertifikasi. Setelah mengikuti PPG, mereka berhak menerima tunjangan profesi yang setara satu kali gaji pokok.
Di sisi lain, lanjut Muhdi, guru ASN yang sudah mengikuti program PPG atau berserifikat tetap mendapatkan tunjangan profesi. Hanya saja, tunjangan profesi itu tidak mengalami kenaikan.
“Jadi pemaknaannya peningkatan kesejahteraan guru melalui sertifikasi pendidik. Guru yang belum bersertifikat pendidik akan disertifikasi lalu mendapat tunjangan profesi satu kali gaji pokok pegawai negeri bagi pegawai ASN,” papar dia.
Guru non ASN dapat Rp500 ribu
Lebih lanjut, Muhdi turut menjelaskan terkait guru honorer. Menurutnya, peningkatan kesejahteraan juga akan berlaku bagi para guru honorer, baik yang sudah bersertifikasi maupun yang belum bersertifikat.
Adapun skema peningkatan kesejahteraan guru honorer akan melalui peningkatan tunjangan. Namun, kenaikan tunjangan guru non ASN hanya sebesar Rp500 ribu, bukan Rp2 juta sebagaimana yang saat ini masyarakat pahami.
“Bagi yang sudah bersertifikat pendidik dia belum inpassing (penyesuaian gaji pokok) sekarang mereka dapat Rp1,5 juta nanti akan Rp2 juta [kenaikan Rp500 ribu]. Bagi nanti yang belum bersertifikasi pendidik (setelah sertifikasi) dapat Rp2 juta,” papar Muhdi.
Kendati terjadi kesalahpahaman di masyarakat, Muhdi menegaskan jika PGRI Jawa Tengah tetap mendukung niat baik Presiden Prabowo soal peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik di tanah air.
BACA JUGA: Tahun 2025 Gaji Guru ASN-PPPK Bakal Naik, Pengajar Honorer-Swasta Bisa Juga Asal Ikut Program Ini
Hanya saja, persoalan kesejateraan ini memang memerlukan penjelasan lebih mendalam agar tidak terjadi kesalahpahaman.
“Terima kasih pada Pak Presiden ada niat baik untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Tetapi dalam konteks ini, bagi mereka yang belum berserifikat pendidik belum bisa mendapat tunjangan profesi,” tandasnya. (*)
Editor: Farah Nazila
