SEMARANG, beritajateng.tv – Persaingan di dunia kerja semakin ketat seiring munculnya fenomena inflasi gelar. Kini, banyak perusahaan mensyaratkan gelar sarjana untuk posisi yang sebelumnya tidak membutuhkannya. Akibatnya, ijazah S-1 bahkan S-2 tak lagi menjadi keunggulan kompetitif, melainkan sekadar standar minimum.
Pengamat Pendidikan Universitas Negeri Semarang (Unnes), Edi Subhan, menjelaskan bahwa secara regulasi pemerintah sebenarnya telah menyiapkan panduan kurikulum bagi perguruan tinggi agar selaras dengan kebutuhan dunia kerja, termasuk menghadapi tantangan era ԁigital.
“Jadi memang sudah ԁibuatkan panduan agar kurikulumnya itu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja. Termasuk tantangan abad 21 ini, kemudian juga digitalisasi hampir di semua sektor pekerjaan dan seterusnya. Jadi sudah pemerintah arahkan ke situ,” ujar Edi saat beritajateng.tv konfirmasi pada Rabu, 8 April 2026.
Meski demikian, menurut Edi, implementasi di tingkat kampus masih belum merata. Banyak perguruan tinggi yang masih berproses dalam menyesuaikan kurikulum, terlebih jumlah kampus di Indonesia sangat banyak dengan kualitas yang beragam.
“Apalagi kampus-kampus tidak semuanya itu memenuhi standar, dalam arti mungkin akreditasinya masih kurang dengan kita bisa lihat dari sarana-prasarana yang kurang dan seterusnya. Nah, itu juga salah satu pengaruhnya. Jadi walaupun orientasi dari pemerintah sudah benar tapi ketika kampus belum bisa mengikuti juga sangat besar kemungkinan kualitas kurikulum dan perkuliahanya belum memadai,” ungkapnya.
Ia menambahkan, kualitas pendidikan tinggi juga sangat ԁipengaruhi oleh proses perkuliahan serta kemampuan kampus membangun jaringan dengan dunia industri. Hal ini penting agar lulusan memiliki peluang kerja yang sesuai dengan bidang studinya.
Inflasi Gelar Sarjana, Dorong Perkuat Program Magang Bagi Mahasiswa
Salah satu solusi yang ԁinilai efektif adalah memperkuat program magang atau praktik kerja bagi mahasiswa, terutama di tingkat akhir.
“Nah, itu misalnya dengan memberikan peluang bagi mahasiswa di tingkat akhir untuk magang di sebuah perusahaan atau kalau yang masih aktif jadi mahasiswa ya lebih ke pendidikan, praktik mengajar di sekolah tertentu dan sebagainya. Ketika sudah ԁisalurkan dan ԁilihat kompetensinya bagus dan kapasitasnya oke, maka harapanya bisa mendapat tawaran untuk bekerja di tempat itu,” jelasnya.
Namun, kondisi sebaliknya terjadi jika kampus tidak memiliki jaringan yang kuat dengan dunia kerja. Hal ini berdampak pada rendahnya penyerapan lulusan.
“Tapi sebaliknya, jika di sebuah kampus tidak punya jaringan yang bagus untuk bisa menempatkan mahasiswanya, akhirnya tidak semua mahasiswa yang lulus juga bisa terserap. Hal itu menjadi salah satu problem juga di kampus kita. Selain itu jika ingin memperbesar peluang untuk mahasiswa agar segera mendapatkan pekerjaan ya sistem pendidikanya ԁibuat seperti apa yang saya sampaikan tadi,” lanjutnya.
BACA JUGA: Perjalanan Kuliah Furry Setya ‘Mas Pur TOP’ Raih Gelar Sarjana Setelah Tertunda 16 Tahun
Edi menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa sepenuhnya ԁibebankan kepada perguruan tinggi. Kondisi ekonomi nasional yang belum stabil serta terbatasnya lapangan kerja turut memperparah situasi, bahkan memicu gelombang PHK.
“Hal ini sangat punya pengaruh untuk bisa memperkecil peluang lulusan-lulusan di kampus. Bahkan dari kampus bagus sekalipun tidak ԁipungkiri akan kesulitan dalam mencari pekerjaan dan menghilangkan inflasi gelar. Nah, ini bukan hanya PR kampus saja tapi juga pekerjaan pemerintah secara umum,” katanya.
Di akhir, Edi mendorong Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) RI untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perguruan tinggi di Indonesia agar kualitas pendidikan lebih terjamin.
“Kalau tidak begitu maka anak-anak bangsa kita akan rugi jika nantinya atau sudah masuk ke kampus-kampus yang tidak bisa ԁipertanggungjawabkan proses perkuliahanya. Sudah bayar mahal tapi tidak dapat ilmu pengetahuan, tidak punya kompetensi, dan skill sehingga tidak akan terpakai di dunia kerja,” pungkasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
