SEMARANG, beritajateng.tv – Nama Sudewo mendadak menjadi sorotan nasional setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Pati tersebut melalui operasi tangkap tangan.
Publik kemudian menelusuri rekam jejak Sudewo sebagai kepala daerah yang kerap memicu polemik. Berbagai kebijakan dan pernyataannya selama menjabat Bupati Pati menuai kritik luas dari masyarakat.
Sudewo lahir di Pati pada 11 Oktober 1968. Ia tumbuh sebagai putra daerah yang menempuh pendidikan dasar hingga menengah di wilayah Pati.
Pendidikan tinggi ia jalani pada Jurusan Teknik Sipil Universitas Sebelas Maret. Ia kemudian melanjutkan studi magister Teknik Pembangunan di Universitas Diponegoro.
Karier profesional Sudewo bermula pada sektor konstruksi. Ia bekerja sebagai karyawan PT Jaya Construction pada periode 1993 hingga 1994.
BACA JUGA: Resmi Tersangka, Bupati Pati Sudewo Bantah Terlibat Kasus Jual-Beli Jabatan: Saya Ini Dikorbankan
Setelah itu, ia mengikuti seleksi CPNS dan bergabung sebagai aparatur sipil negara di Kanwil Pekerjaan Umum Jawa Timur. Ia kemudian bertugas pada Dinas PU Kabupaten Karanganyar sambil menjalankan usaha konstruksi.
Ketertarikan Sudewo terhadap politik menguat saat ia maju sebagai anggota DPR RI. Ia terpilih melalui Partai Demokrat pada periode 2009 hingga 2013. Pada periode berikutnya, ia berpindah ke Partai Gerindra dan kembali duduk di DPR RI mewakili Daerah Pemilihan Jawa Tengah III pada periode 2019 hingga 2024.
Pilihan politik tersebut mengantarkan Sudewo maju pada Pilkada Pati 2024. Ia memenangkan kontestasi bersama pasangannya, Risma Ardhi Chandra. Pelantikan Sudewo sebagai Bupati Pati berlangsung pada 20 Februari 2025 untuk masa jabatan 2025–2030.
Tuntutan Pemakzulan Bupati Pati Sudewo
Namun, masa kepemimpinan Sudewo berjalan penuh gejolak. Pada pertengahan Agustus 2025, ribuan warga Pati turun ke jalan. Aksi tersebut menuntut Sudewo mundur dari jabatannya. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menilai kebijakan Sudewo merugikan rakyat kecil.
Rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan hingga 250 persen menjadi pemicu utama kemarahan publik. Selain itu, kebijakan perubahan hari sekolah menjadi lima hari memunculkan penolakan luas. Pemerintah Kabupaten Pati juga menuai kritik setelah membubarkan posko donasi aksi masyarakat.
Situasi semakin memanas saat Sudewo melontarkan pernyataan yang menantang masyarakat untuk berdemo menolak kenaikan PBB. Pernyataan tersebut memperburuk hubungan antara pemerintah daerah dan warga. Meski pemerintah kemudian membatalkan sebagian kebijakan, kepercayaan publik terlanjur menurun.
Kontroversi tidak berhenti pada kebijakan daerah. Sudewo juga beberapa kali berurusan dengan KPK sebelum menjabat bupati. Penyidik memeriksa Sudewo sebagai saksi pada Agustus dan September 2025 terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa pemeriksaan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi proyek strategis nasional. “KPK memeriksa saudara SDW sebagai saksi pada perkara pembangunan jalur kereta api,” ujar Budi.
BACA JUGA: Terjaring OTT KPK, Bupati Pati Sudewo Punya Harta Kekayaan Rp31,5 Miliar: 31 Aset di Solo hingga Tuban
Dalam persidangan perkara serupa pada November 2023, jaksa KPK juga mengungkap penyitaan uang Rp3 miliar yang berasal dari Sudewo. Fakta tersebut terungkap saat KPK menghadirkan Sudewo sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Semarang.
Puncak sorotan publik terjadi saat KPK menangkap Sudewo dalam OTT di Pati pada Senin, 19 Januari. KPK kemudian membawa Sudewo untuk menjalani pemeriksaan intensif di Polres Kudus sebelum melanjutkan proses hukum ke Jakarta.
Deretan kebijakan kontroversial, rekam jejak politik, serta persoalan hukum menjadikan sosok Sudewo sebagai figur yang memicu perdebatan tajam. Perkembangan kasus hukum yang menjeratnya kini menjadi perhatian masyarakat luas, khususnya warga Kabupaten Pati. (*)
