SEMARANG, beritajateng.tv – Belakangan ini, kasus keracunan akibat Makan Bergizi Gratis (MBG) terjadi di beberapa wilayah Jateng.
Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi, buka suara saat disinggung evaluasi keracunan MBG yang terjadi di daerahnya. Saat ditanya evaluasi yang pihaknya lakukan, Luthfi mengungkap anak-anak yang keracunan MBG itu mengalami diare.
“Banyak [evaluasinya], macam-macam. Kadang-kadang ada perutnya yang kaget, diare, biasa. Jadi rausah mbok gedek-gedekno, medeni wong, (tidak usah dibesar-besarkan, bikin orang takut),” ujar Luthfi saat dijumpai di GOR Jatidiri, Kota Semarang, Senin, 6 Oktober 2025 sore.
Mantan Kapolda Jawa Tengah itu mengungkap, penyebab utama terjadinya keracunan MBG di wilayahnya tak lain adalah lamanya waktu distribusi dan higienitas makanan. Ia menyebut, SPPG di Jawa Tengah masih kekurangan food handler MBG yang memastikan keamanan makanan tersebut.
BACA JUGA: Wajibkan Punya Sertifikat Higienis, BGN Tegaskan Sanksi Bagi SPPG yang Sebabkan Keracunan MBG
“Tapi yang prinsip, satu, mungkin ada yang lama karena distribusinya. Kemudian lemah higienis. Terus opo? Belum ada sumber daya, sumber dayanya kita, belum ada khusus menjamah. Nah, menjamah itu perlu, menjamah makanan itu enggak semuanya orang. Jadi ini harus kita kita latihkan menjamah, terus apa lagi?” terang Luthfi.
Untuk mencegah keracunan MBG terulang, Luthfi bahkan meminta dinas terkait melakukan rapid test terhadap bahan makanan sebelum diolah dan dikonsumsi anak-anak.
“Banyak faktornya [penyebab keracunan]. Nanti kita tanya ke dinasnya kita, dia tahu itu. Termasuk dari beliau juga menginisiasi untuk harus punya rapid test makanan dari bahan dan lain sebagainya,” sambung Luthfi.
Saat disinggung soal sejumlah SPPG yang ditutup di Jawa Tengah, Luthfi menyebut kemungkinan penyedia MBG tersebut tengah dievaluasi oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
“Itu enggak tutup, kan mungkin untuk verifikasi biar dia lebih [menjamin] terkait higienisnya ya,” tegas dia.
Minta istri pejabat atau PKK coba MBG untuk cegah keracunan, Luthfi: biasanya mereka tukang icip-icip
Menariknya, Luthfi juga meminta istri pejabat yang tergabung dalam PKK untuk mencicipi MBG, sebagai upaya mencegah keracunan.
“Jadi kalau PKK ini kan istri-istri bupati, istri-istri wakil bupati, ya kan biasanya tukang ngicip-ngicip (mencicipi). Minimal dia nengoklah SPPG-nya itu. Minimal dia tahu menunya apa yang disukai anak-anak di wilayahnya,” ucap Luthfi.
Luthfi pun meminta PKK juga terlibat dalam pelaksanaan MBG di daerahnya.
“Dan agar dia punya rasa sense of crisis, sense of belonging terhadap MBG, karena mbg itu bukan hanya pusat nasional, tetapi pemerintah daerah harus mendukung dan ikut serta di dalam,” pungkas Luthfi.
BACA JUGA: Jateng Akan Terima 32 Triliun per Tahun untuk MBG, Kepala BGN: Lebih Besar dari APBD-nya Sendiri
Alasan BGN RI kukuh lanjutkan MBG meski banyak keracunan
Sebelumnya, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan program MBG tak boleh berhenti meski beberapa wilayah terlapor mengalami kasus keracunan. Ia menilai, MBG justru menjadi kunci dalam menyiapkan generasi sehat dan produktif di masa depan.
“Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa penduduk Indonesia masih tumbuh 6 orang per menit, 3 juta per tahun,” ujar Dadan saat menyampaikan paparan dalam Briefing SPPG se-Jateng di GOR Jatidiri, Kota Semarang, Senin, 6 Oktober 2025 sore.
Dadan menggambarkan, dalam hampir lima dekade terakhir, jumlah penduduk Indonesia melonjak dari 135 juta menjadi 285 juta jiwa, dan perkiraan mencapai 324 juta pada 2045. Namun, kata Dadan, pertumbuhan itu mayoritas keluarga dari kelompok miskin dan rentan miskin.
“Ternyata penduduk Indonesia tumbuh dari orang tua yang pendidikannya hanya sembilan tahun. Mohon maaf, Pak Gubernur, lama pendidikan rata-rata penduduk Jawa Tengah itu delapan tahun. Artinya mayoritas penduduk Jawa Tengah lulusan SD, dan itulah yang menghasilkan anak lebih dari dua,” paparnya.
Kondisi itu, lanjut Dadan, berdampak langsung pada rendahnya akses anak-anak terhadap makanan bergizi seimbang. Dadan menuturkan, sekitar 60 persen anak di Indonesia tidak bisa mengonsumsi susu secara rutin karena keterbatasan ekonomi.
“Jadi kalau makan itu ya begitulah, asal ada nasi, mie, kerupuk, kecap. Terus bagaimana kita bisa mengharapkan anak-anak yang lahir hari ini menjadi tenaga kerja produktif kalau makannya tidak dengan gizi seimbang,” tegasnya.
Dadan menyebut, alasan inilah yang mendorong Presiden RI Prabowo Subianto untuk menjadikan MBG sebagai program prioritas nasional.
Menurutnya, pemerintah berkewajiban memberi akses menu bergizi bagi seluruh anak Indonesia agar tumbuh sehat, kuat, dan cerdas.
“Oleh sebab itu pemerintah berkewajiban mempersiapkan generasi mendatang dengan akses menu gizi seimbang. Ini penting sekali, supaya mereka bisa tumbuh sehat, kuat, cerdas, dan ceria,” ujarnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
