Jateng

Sejumlah Wilayah Dilanda Bencana, Ketua DPRD Jateng Serukan Pentingnya Mitigasi

×

Sejumlah Wilayah Dilanda Bencana, Ketua DPRD Jateng Serukan Pentingnya Mitigasi

Sebarkan artikel ini
Ketua DPRD Jateng Sumanto
Ketua DPRD Jateng Sumanto (kanan) bersama Anggota Komisi A DPRD Jateng, Hafidz Alhaq Fatih, dan Antonius Yogo Prabowo saat menjadi narasumber Dialog bertema "Masyarakat Siaga, Jateng Tangguh Bencana" yang digelar di TA Radio, Solo, belum lama ini. (Humas DPRD Jateng)

SOLO, beritajateng.tv – Ketua DPRD Jateng Sumanto menyerukan pentingnya mitigasi untuk mengurangi dampak bencana yang terjadi saat cuaca ekstrem saat ini. Mitigasi Sumanto anggap penting agar bencana tak terjadi terus-menerus setiap tahun.

Sumanto mengungkapkan hal tersebut saat menjadi narasumber dalam Dialog bertema “Masyarakat Siaga, Jateng Tangguh Bencana” yang digelar di TA Radio, Solo, belum lama ini.

Politisi PDIP tersebut mengatakan, sejumlah wilayah di Jateng kerap menjadi langganan bencana seperti banjir dan tanah longsor. Meski bencana alam susah diprediksi, dengan adanya mitigasi ia berharap dampak kerusakan bisa ditekan.

BACA JUGA: Ketua DPRD Jateng Minta Pengentasan Kemiskinan Tak Terlambat Seperti Tahun Lalu

“Setiap tahun pasti terjadi bencana, tempatnya juga sama. Kalau musim hujan banjir dan longsor, saat musim panas kekeringan. Dengan mitigasi yang baik, seharusnya bisa diantisipasi,” ujarnya.

Mantan Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar tersebut menambahkan, kegiatan tangguh bencana sudah pemerintah canangkan sejak lama dan menjadi program bersama. Ia meminta pemerintah dan instansi terkait untuk sigap dalam menangani wilayah terdampak bencana. Sebab, banyak korban yang kehilangan harta benda, bahkan nyawa.

“Pemerintah harus sigap dengan hadir membantu masyarakat di setiap bencana. Jika kita lihat, kepedulian masyarakat juga cukup tinggi untuk bergotong-royong membantu warga yang terdampak bencana,” paparnya.

Ketua DPRD Jateng Sumanto Soroti Alih Fungsi Lahan

Lebih lanjut Sumanto juga menyoroti maraknya alih fungsi lahan. Hal tersebut menurutnya mengakibatkan potensi terjadinya bencana makin tinggi. Ia mengatakan, Pemkab dan Pemkot perlu menyetop alih fungsi lahan karena kewenangan tersebut ada pada mereka.

“Sekarang ini alih fungsi lahan marak. Banyak yang membangun kafe dan villa di pegunungan. Pemkab dan Pemkot harus tanggap karena provinsi tidak punya wilayah dan hanya bisa supervisi,” paparnya.

Anggota Komisi A DPRD Jateng, Hafidz Alhaq Fatih menambahkan, bencana tak bisa dikendalikan. Yang bisa pemerintah lakukan adalah memitigasi dan meminimalkan risiko. Terlebih wilayah Jateng sangat luas dengan kondisi geografis yang berbeda-beda.