Secara nasional, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 akan melibatkan lebih dari 180 ribu petugas. Untuk Jawa Tengah, BPS masih menyiapkan daftar awal usaha hingga Desember 2025 sebelum menentukan jumlah alokasi petugas di tiap kabupaten dan kota.
“Rekrutmen petugas nanti berlangsung di awal 2026, semua berbasis aplikasi. Bapak-Ibu bisa mengakses melalui web masing-masing BPS kabupaten atau kota, tidak di provinsi,” tambahnya.
BPS tegaskan data rahasia dan tidak untuk keperluan pajak
Lebih lanjut, Endang memastikan pelaku usaha tidak perlu takut memberikan data karena BPS tidak pernah mengeluarkan informasi individu. Semua hasil sensus diolah menjadi data agregat yang digunakan untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan ekonomi nasional.
“BPS tidak mengeluarkan data secara individu tetapi secara agregat. Jadi masyarakat jangan takut survei karena data ini hanya untuk kepentingan perencanaan, untuk kepentingan evaluasi, bukan untuk kepentingan lain,” tegasnya.
Ia juga mengimbau pelaku usaha untuk bersikap terbuka dan jujur saat petugas mewawancarai mereka.
BACA JUGA: Fenomena Doom Spending Kalangan Gen Z, Pakar Ekonomi Undip Ingatkan Soal Krisis Moneter 98
“Masyarakat agar menjawab dengan jujur, bagi pelaku usaha menyiapkan catatan-catatan, misalnya jumlah tenaga kerja, pengeluaran, dan sebagainya. Terima petugas kami dengan baik, jawablah dengan jujur,” pesan Endang.
Tak hanya itu, kata Endang, BPS mulai melakukan sosialisasi agar masyarakat memahami tujuan sensus sejak dini. Dengan begitu, harapannya tak ada penolakan dari masyarakat terhadap kegiatan nasional tersebut.
“Kami lakukan sosialisasi supaya masyarakat paham bahwa BPS ini tujuannya hanya untuk kepentingan perencanaan, bukan untuk yang lain. Mudah-mudahan tidak ada masyarakat yang menolak,” pungkasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
