SEMARANG, beritajateng.tv – Satu tahun kepemimpinan Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin), sejumlah indikator pembangunan masih menyisakan pekerjaan rumah (PR), terutama di sektor pendidikan dan infrastruktur.
Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Jawa Tengah, Zulkifli Gayo, menyebut, persoalan harapan lama sekolah hingga masih adanya 22 kecamatan tanpa sekolah menjadi tantangan yang belum sepenuhnya terselesaikan.
Di sisi lain, ia menegaskan kepemimpinan Luthfi-Yasin tetap melanjutkan sejumlah program era gubernur sebelumnya, Ganjar Pranowo.
Dalam kesempatan itu, Zulkifli menilai proses evaluasi pembangunan harus berbasis data, bukan persepsi. Ia menegaskan, indikator-indikator terukur menjadi dasar untuk menilai apakah kepemimpinan berjalan efektif atau masih menyisakan PR.
“Yang penting di dalam proses pembangunan itu adalah by data. Data yang diukur itu adalah kondisi kemantapan jalan, salah satu indikatornya,” ujar Zulkifli dalam Forum Group Discussion (FGD) di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, Senin, 23 Februari 2026 sore.
Kemantapan Jalan di Jateng 89,94 Persen, Masih di Bawah Banten
Zulkifli memaparkan, tingkat kemantapan jalan di Jawa Tengah saat ini berada di angka 89,94 persen. Angka tersebut masih berada di bawah Provinsi Banten yang mencapai 95,15 persen.
Sebagai perbandingan, kata dia, Jawa Timur berada di angka 85 persen, Jawa Barat 86 persen, dan Daerah Istimewa Yogyakarta 68 persen.
“Kemantapan jalan kita itu di bawah Banten. Banten 95,15, kita 89,94. Sementara Jawa Timur 85, Jawa Barat 86, kemudian DIY 68. Kesimpulannya silakan dari masing-masing menyimpulkan, apakah Pak Luthfi dan Gus Yasin itu berhasil atau tidak? Silakan disimpulkan masing-masing,” ucapnya.
BACA JUGA: Seratus Hari Kinerja Luthfi-Yasin, Muhammadiyah Jateng: Pendidikan Berhasil Melejit di Atas 70 Persen
Selain infrastruktur jalan, Zulkifli juga menyinggung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai indikator penting lainnya. Ia menuturkan, Jawa Tengah mencatat angka 73,74 persen.
“Apakah case by case itu menjadi indikator penting? Saya kira udara, laut, tanah, dan lain sebagainya ada di dalam IKLH. Kita itu di 73,74, di bawah DIY. Jawa Timur 71,06. Ini adalah by data,” katanya.
22 Kecamatan di Jateng Belum Punya Sekolah, Harapan Lama Sekolah Masih Rendah
Di bidang pendidikan, Zulkifli mengakui masih terdapat sejumlah PR mendasar bagi Jawa Tengah. Salah satunya adalah rendahnya harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di Jawa Tengah daripada provinsi tetangga.
“Apakah tidak ada PR di Pak Luthfi dan Gus Yasin? Ada, terutama di masalah pendidikan. Harapan lama sekolah itu kita di bawah provinsi tetangga, apalagi dengan DIY dan DKI Jakarta kita itu paling bawah lah,” ujar Zulkifli.
Ia juga menyebut rata-rata lama sekolah masih menjadi pekerjaan rumah. Jawa Tengah hanya berada di atas Jawa Barat dalam indikator tersebut. Persoalan mendasar lainnya, lanjut dia, adalah masih adanya 22 kecamatan di Jawa Tengah yang belum memiliki sekolah.
“Kita masih ada PR, 22 kecamatan yang tidak ada sekolah. Nah, ini masih menjadi PR kita memang,” tegasnya.
Sebagai bentuk intervensi, Pemprov Jawa Tengah pada 2025 mencatat sejumlah program, antara lain mengembalikan 1,1 ribu anak putus sekolah kembali sekolah, menjalankan 5 ribu sekolah kemitraan, memberikan 15 ribu beasiswa siswa miskin, hingga membangun 10 unit sekolah baru.
Selain pendidikan, tutur Zulkifli, usia harapan hidup (UHH) juga disebut masih menjadi PR di sektor kesehatan. Intervensi yang dilakukan antara lain pembangunan rumah sakit dan pemberian beasiswa dokter spesialis.
Zulkifli Minta Jangan Bandingkan dengan Jabar dan Jatim, Sebut Fiskal Jateng Lebih Kecil
Zulkifli turut menanggapi perbandingan kinerja Jawa Tengah dengan Jawa Barat dan Jawa Timur yang kerap muncul di ruang publik. Menurutnya, kapasitas fiskal menjadi faktor pembeda utama.
“Kenapa di Jawa Tengah itu tidak sama seperti Jawa Barat secara intervensi? Fiskal Jawa Tengah itu daripada dengan fiskal Jawa Timur dan Jawa Barat itu jauh. Kita 23 triliun, di sana sudah hampir 30 triliun,” jelasnya.
Dalam hematnya, keterbatasan fiskal tersebut menjadi salah satu payung utama dalam menentukan skala prioritas intervensi pembangunan.
Di bidang sosial, ia menyinggung sejumlah program seperti Kartu Zilenial, bantuan untuk panti asuhan, bantuan sosial, hingga Kartu Jateng Ngopeni (KJN) sebagai bagian dari upaya perlindungan sosial.
Program Mantan Gubernur Ganjar Dilanjutkan, Dua Spirit RPJPD Jateng Sentuh Industri dan Pangan
Lebih jauh, Zulkifli menegaskan kepemimpinan Luthfi-Yasin tak serta merta mengganti seluruh program yang telah berjalan di era sebelumnya, yakni di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo selama dua periode lamanya.
“Apakah masih ada Kartu Jateng Sejahtera? Ada, masih ada. Program yang dicanangkan oleh Pak Ganjar itu tetap diambil yang sekarang,” ujarnya.
Beberapa program seperti LaporGub! dan Kartu Jateng Sejahtera tetap di lanjut sebagai bagian dari prinsip keberlanjutan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Di sektor pangan, kata dia, Jawa Tengah masih menjadi penyumbang sekitar 17 persen secara nasional. Namun, ia mengingatkan bahwa arah pembangunan jangka panjang Jawa Tengah memiliki dua spirit utama, yakni sebagai pusat industrialistik dan sebagai lumbung pangan.
BACA JUGA: Ramai “Jateng Tak Punya Gubernur” di Medsos, Pengamat Kritik Gaya Komunikasi Ahmad Luthfi
Ia menilai dilema antara industrialisasi dan ketahanan pangan tersebut menjadi tantangan yang tidak hanya dihadapi kepemimpinan saat ini, namun juga periode sebelumnya dan mendatang.
“RPJPD kita itu ada dua spirit yang dibangun. Satu, Jawa Tengah sebagai pusat industrialistik, kedua sebagai lumbung pangan. Kedua ini harus ada yang dikorbankan secara teori pembangunan, karena lahannya cuma segitu,” pungkasnya. (*)
Editor: Farah Nazila
