SEMARANG, beritajateng.tv – Gencar tuntaskan kemiskinan ekstrem, kali ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggandeng Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jateng.
Ketua Baznas Jateng Ahmad Darodji menyebut, dana yang telah pihaknya siapkan mayoritas akan dialihkan untuk kegiatan yang bersifat produktif seperti pelatihan. Namun, tak menutup kemungkinan juga ia akan mengalihkan dana itu untuk sesuatu yang bersifat konsumtif seperti bantuan langsung.
“Kita berdayakan mereka supaya mentas dari kemiskinan ekstrem dengan pelatihan kerja kepada 11.007 orang dan bantuan modal kepada 10 ribu orang yang sudah kita beri. Itu upaya kita untuk memberdayakan, agar mereka bisa mentas dari kemiskinannya,” ujar Darodji saat ditemui di Gedung A lantai 2 Kantor Gubernur Provinsi Jateng, Kamis, 19 Oktober 2023 sore.
Lebih lanjut, pihaknya juga akan memberikan bantuan kepada masyarakat yang bertempat tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH). Darodji mengungkap, jambanisasi hingga penyaluran air bersih juga Baznas bantu.
“Insyaallah ada 1.000 RTLH sampai tahun 2024 yang akan kita bangun, begitu juga jamban dan air bersihnya,” ucap Darodji.
Ia menegaskan, dalam penyaluran bantuan, Baznas Jateng memiliki kriteria RTLH dan jambanisasi yang harus terverifikasi terlebih dahulu oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Jateng. Sehingga, lanjut Darodji, penyaluran dana bantuan akan lebih aman dan tepat sasaran.
“Jadi mereka ahli di situ dan mereka punya data by name by address (BNBA), jadi insyaallah dana kita amanlah untuk program ini karena tertangani oleh orang yang betul-betul profesional untuk itu,” tegasnya.
BACA JUGA: Resmi Jadi Pj Bupati Banyumas, Hanung Cahyo Saputro Bakal Fokus Turunkan Kemiskinan Ekstrem
Baznas Jateng sediakan Rp45 Miliar untuk entaskan kemiskinan ekstrem 2024
Mengenai jumlah bantuan, Darodji mengungkap Baznas Jateng memiliki dana sekitar Rp45 miliar per tahun 2024. Sebanyak 50 persen akan pihaknya ambil untuk program pengentasan kemiskinan.
“Itu kita ambil 50 persen, kira-kira Rp45 miliar untuk pengentasan kemiskinan. Sisanya untuk yang lain, misalnya bencana, RTLH, bantuan beasiswa, dan yang lainnya. Sebagian untuk pelatihan kerja dan modal usaha itu,” ungkapnya.
