Jateng

Soliditas DPW PPP Jateng Diapresiasi Gus Yasin di Tengah Masalah Internal DPP

×

Soliditas DPW PPP Jateng Diapresiasi Gus Yasin di Tengah Masalah Internal DPP

Sebarkan artikel ini
gus yasin ppp
Sekjen DPP PPP, Gus Yasin Maimoen saat menghadiri Tasyakuran Harlah ke-53 PPP, di “Rumah Besar Umat Islam”, Tambak Aji, Semarang. (Dok. DPW PPP Jateng)

SEMARANG, beritajateng.tv – Sekjen DPP PPP, Gus Yasin Maimoen mengapresiasi Kepemimpinan DPW PPP Jawa Tengah (Jateng) yang tetap kompak dan kondusif di tengah persoalan internal DPP yang masih berlarut-larut, usai muktamar Jakarta.

Dalam keterangan tertulis yang beritajateng.tv terima, Senin, 5 Januari 2025 malam, Gus Yasin menyampaikan, pascamuktamar Jakarta kepengurusan PPP di pusat memang masih ada yang belum ‘clear’.

“Khususnya berkaitan dengan konstitusi partai, yang semestinya menjadi dasar hidup dan perjalanan partai,” jelasnya, saat menghadiri Tasyakuran Harlah ke-53 PPP Jawa Tengah, di “Rumah Besar Umat Islam”, Tambak Aji, Semarang.

Untuk itu, Gus Yasin berharap segera ada kejelasan soal kepemimpinan DPP PPP. Sehingga kalau DPP bergerak dasar hukumnya jelas serta semua produknya menjadi legal dan semua pengurus partai di semua tingkatan patuhi.

BACA JUGA: PPP Jateng Sebut Muktamar ke-10 “Darurat”, Desak Partai Reformasi Total dan Tolak Kontestasi Ketum

Namun demikian, ia tetap memuji kepemimpinan DPW PPP Jawa Tengah yang tetap bertahan menjaga kekompakan dan suasana kondusif. “Meski persoalan di internal elit PPP belum tuntas,” jelas Gus Yasin.

Di sisi lain, Ketua DPW PPP Jawa Tengah, Masruhan Samsurie menyampaikan optimisnya bahwa kegaduhan yang menimpa muktamar PPP tahun lalu tidak menjalar di tingkat wilayah dan ke bawah.

Ini semua,  katanya, karena faktor kedewasaan dalam menyikapi apapun persoalan. “Kami semua di daerah cukup dewasa menyikapi dan sungkan membuat keributan atau memperkeruh suasana,” tegasnya.

Sehingga, perintah Muswil dari DPP dengan kebijakan sepihak dari Mardiono pun disikapin dengan arif melalui permohonan penundaan, atas pertimbangan legalitas dan dasar hukumnya.

Terlebih jika dipaksakan, menurutnya, bisa menimbulkan gesekan yang berpotensi mengancam kekompakan. “Alhamdulillah, penanggapan soal penundaan muswil baik,” lanjutnya.

BACA JUGA: Sah! Ini Daftar 50 Caleg Terpilih DPRD Kabupaten Semarang 2024-2029, PDIP Menguasai Kursi