SEMARANG, beritajateng.tv – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah mencatat 419 kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah tersebut. Catatan ini sepanjang 5 Juni – 20 September 2026, dengan luasan lahan terdampak mencapai 868 hektare.
Kepala BPBD Jawa Tengah, Bergas Catursasi Penanggungan, mengatakan, kejadian karhutla tersebut tersebar di 34 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.
“Untuk peristiwa karhutla, jumlah kejadiannya ada 419 peristiwa dengan luasan lahan terdampak 868 hektar,” katanya Jumat malam, 25 September 2026.
Berdasarkan data Pusdalops PB BPBD Jateng yang beritajateng.tv terima, kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan tercatat sebesar Rp3 miliar lebih.
Adapun, wilayah di Solo Raya menjadi daerah dengan kejadian karhutla terbanyak. Di antaranya di Kabupaten Klaten sebanyak 54 kejadian. Kemudian menyusul Kabupaten Sragen dengan 47 kejadian.
Penyebab Kebakaran oleh Faktor Manusia
Bergas menyebut penyebab karhutla yang BPBD temukan banyak berkaitan dengan aktivitas manusia. Salah satunya pembakaran lahan pertanian, termasuk lahan tebu.
“Biasanya kebakaran lahan pertanian ya karena mungkin musim panen atau lahan tebu biasanya itu kan ada pembakaran. Ya, bisa kami bilang faktor manusia,” kata Bergas.
Bergas mengatakan, lahan yang terbakar tidak hanya berada di kawasan pertanian atau perkebunan. BPBD mencatat kategori lahan yang terdampak meliputi hutan, semak belukar hingga lahan pertanian.
Persoalan pembakaran lahan tebu, ucap Bergas, juga berkaitan dengan pertimbangan biaya panen. Penggunaan tenaga manusia untuk membersihkan lahan mereka nilai membutuhkan biaya lebih besar.
“Ini kan macam-macam, dari mulai hutan, lahan semak belukar, ada lahan pertanian juga ada, sifatnya campur. Kalau menggunakan tenaga manusia dengan harus babat satu-satu tentu biayanya akan lebih tinggi dan mengurangi keuntungan panen,” katanya.
Dia mengingatkan alasan biaya yang efisien itu, tidak akan menghilangkan risiko kebakaran yang timbul.
“Apapun alasannya itu tetap saja terhitung Karhutla. Hal tersebut dapat memperparah pemanasan global, memberikan dampak polusi, dan efek rumah kaca yang nantinya berdampak luas bagi kita semua,” katanya.
796 Kebakaran Terjadi di Jateng saat Musim Kemarau
Lebih lanjut, Data BPBD Jateng menunjukkan, karhutla menjadi bagian dari ratusan kejadian kebakaran yang terjadi selama periode musim kemarau 2026 ini.
Selain 419 kejadian kebakaran hutan dan lahan, terdapat 377 kejadian kebakaran gedung dan pemukiman. Artinya, total kejadian kebakaran mencapai 796 kasus di Jawa Tengah.
Dari keseluruhan kejadian tersebut, sebanyak 12.208 jiwa terdampak, 34 orang mengalami luka atau sakit, dan delapan orang meninggal dunia. Dampak kerusakan juga tercatat pada 360 unit rumah serta 1.039 unit fasilitas umum dan bangunan lainnya.
Total kerugian dari seluruh kejadian kebakaran mencapai sekitar Rp61,61 miliar. Angka tersebut merupakan akumulasi kebakaran gedung dan pemukiman serta karhutla.
Kerugian akibat kebakaran gedung dan pemukiman mencapai Rp58,52 miliar, sementara karhutla menyumbang sekitar Rp3,09 miliar.
1,8 Juta Penduduk Jawa Tengah Terdampak Kekeringan
Kondisi karhutla tersebut terjadi bersamaan dengan dampak kekeringan yang meluas di Jawa Tengah. Dalam periode yang sama, BPBD Jateng mencatat 32 kabupaten/kota, 254 kecamatan, dan 777 desa terdampak kekeringan.
Untuk memenuhi kebutuhan warga, distribusi air bersih dari berbagai sumber telah mencapai 62,08 juta liter. Jumlah penerima manfaat penanganan kekeringan mencapai 1.340.451 kepala keluarga atau 1.867.356 jiwa.
Rinciannya, sebanyak 33.040.400 liter berasal dari APBD, 178.000 liter dari APBN, dan 28.866.100 liter dari CSR/NGO.
BPBD juga masih memiliki dukungan air bersih yang tersedia sekitar 68,97 juta liter, dengan rincian sisa APBD sekitar 35,93 juta liter setelah distribusi yang telah dilakukan.
Sebelumnya, Bergas mengatakan, penyaluran air bersih paling banyak tertuju di Kabupaten Klaten, dengan 4,7 juta liter dari dana APBD. Pemalang menyusul dengan sekitar 4,3 juta liter dari APBD, serta tambahan dukungan program Corporate Social Responcibility (CSR) sekitar 5 juta liter.
Waspadai Kekurangan Cadangan Air
Lebih lanjut Bergas mengatakan, perlu menjadi kewaspadaan cadangan air bersih di kabupaten/kota tidak terlalu banyak.
“Tetapi terkadang cadangan daerahnya tidak banyak, tapi support CSR-nya sudah berjalan masif. Nah itu berarti aman dan tidak masalah,” ucap dia.
Kalaupun cadangan kabupaten/kota dan dukungan CSR mulai menipis, kata dia, Pemprov Jateng menyiapkan skenario bantuan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT).
Bergas mengatakan, mekanisme tersebut berdasarkan permohonan kepala daerah kepada gubernur. Pemprov Jateng kemudian membantu pembiayaan dan distribusi menggunakan sarana seperti truk tangki milik provinsi.
Lebih lanjut, untuk mencegah bertambahnya karhutla, Bergas meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran terbuka, baik untuk membersihkan lahan, sampah maupun semak belukar.
“BTT dari Pemprov itu ibarat senjata terakhir. Walaupun alasannya untuk pemupukan atau pembersihan semak belukar, sebaiknya tidak boleh ada pembakaran,” ucap Bergas. (*)
Editor: Diaz A Abidin
