SEMARANG, beritajateng.tv – Sejumlah pihak menilai Presiden RI Joko Widodo sangat berperan dalam menentukan kandidasi di daerah, khususnya dalam kontestasi Pilkada 2024 mendatang.
Pengamat politik sekaligus Ketua Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro (Undip), Nur Hidayat Sardini (NHS), menilai keterlibatan Jokowi itu mampu menjauhkan desentralisasi politik sebagaimana mestinya.
“Itu adalah musibah demokrasi yang sangat serius,” ujar NHS saat beritajateng.tv temui di Gedung FISIP Undip, Kamis, 1 Agustus 2024.
NHS tak menampik, Kota Semarang menjadi salah satu wilayah yang Jokowi targetkan. Atau dalam kata lain, ada andil Jokowi dalam kontestasi Pilwakot Semarang 2024 mendatang.
Kendati begitu, NHS tak membenarkan secara langsung apakah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang nyaris dua minggu mengobrak-abrik Pemkot Semarang, sebagai intervensi Jokowi dalam Pilwakot Semarang 2024.
“Satu di antara titiknya ada di Kota Semarang. Terkait dengan apakah langkah KPK dapat mengaitkannya dengan proses atau compositioning terhadap ini, saya tentu tidak bisa berkomentar karena harus ada bukti,” ucap NHS.
Terlepas dari itu, lanjut NHS, KPK yang mengacak-acak Wali Kota Semarang, Hevearita G. Rahayu, hingga suaminya Alwin Basri yang sama-sama kader PDI Perjuangan, bak dinamika yang mewarnai Pilkada 2024.
“Itu tidak mengarahkan pada kualitas demokrasi elektoral, baik dari sisi proses kandidasinya ini, yang dimulai sejak awal dan sekarang,” lanjut NHS.
BACA JUGA: Agustina Wilujeng–Supriyadi Diusung PDI Perjuangan di Pilwalkot Semarang? Begini Penjelasannya
PDIP seolah kehabisan kader untuk Pilwakot Semarang, NHS sebut ironi
Berkaitan dengan itu, publik pun bertanya-tanya siapa kader yang akan PDIP majukan dalam Pilwakot Semarang mendatang.
NHS pun ikut merasakan “kekosongan” dan diamnya PDIP jelang pendaftaran calon kepala daerah pada 27 Agustus 2024 besok.
“Ironis kan? Bagaimana mungkin partai politik yang punya tradisi seperempat abad sebagai pemenang Pemilu, sampai hari ini tidak hanya di level Jawa Tengah, tapi juga di level Kota Semarang [belum mengajukan calon]?” papar NHS.
Padahal, lanjut NHS, lima tahun lalu, tepatnya pada Pilkada 2020, dominasi PDIP terasa sangat kuat. Bahkan, NHS menyebut PDIP mampu mendorong calon tunggal dengan hasil 80 persen suara warga Kota Semarang.
