SEMARANG, beritajateng.tv – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah dari Partai Gerindra, Heri Pudyatmoko, menyatakan dukungan penuh terhadap wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Sikap tersebut sejalan dengan pernyataan resmi DPP Gerindra yang menilai skema Pilkada tidak langsung lebih efisien daripada pemilihan langsung. Heri menegaskan, secara kelembagaan pihaknya di DPRD Jawa Tengah patuh terhadap keputusan dan arahan partai.
“Iya, secara prinsip kami tunduk dan patuh terhadap apa yang DPP sampaikan melalui Pak Sekjen dan Pak Ketua. DPD juga sudah menyampaikan sikapnya. Oleh karena itu, kami di DPRD Jawa Tengah tentu mendukung,” ujar Heri saat beritajateng.tv konfirmasi via WhatsApp, Minggu, 4 Januari 2026.
Menurut Heri, wacana Pilkada melalui DPRD bukan muncul tanpa alasan. Ia menilai ada banyak pertimbangan rasional yang melatarbelakanginya, utamanya soal efisiensi anggaran dan dampak politik biaya tinggi.
“Ini kan sebuah wacana yang bergulir dengan berbagai alasan dan argumen, seperti yang sudah Pak Ketua dan Pak Sekjen sampaikan. Substansinya jelas, salah satunya efisiensi,” katanya.
BACA JUGA: Legislator PKB Jateng Setuju Pilkada Tak Langsung: Kita Perlu Demokrasi Berbiaya Rendah
Heri menyebut, jika meninjaunya dari dasar konstitusi dan ideologi negara, mekanisme keterwakilan bukanlah hal yang bertentangan dengan demokrasi.
“Kalau kita lihat dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, konsep keterwakilan itu sudah ada. Dari sisi kultur masyarakat Indonesia juga, mekanisme perwakilan itu relevan,” ujarnya.
Ia turut menyoroti besarnya ongkos politik dalam Pilkada langsung yang ia nilai sudah tidak rasional.
“Dari sisi anggaran, Pilkada langsung itu biayanya luar biasa besar. Saya empat periode di DPRD, saya paham betul bagaimana praktik politik berjalan. Biaya politiknya sangat besar,” tegas Heri.
Menurutnya, tingginya biaya Pilkada langsung berpotensi memicu praktik politik uang dan membentuk kultur negatif di masyarakat. Heri menambahkan, meski berbagai pengawasan bisa berjalan, termasuk melibatkan aparat penegak hukum, persoalan mendasar tetap terletak pada sistem.
