SEMARANG, beritajateng.tv – Sejumlah pihak menilai Presiden RI Joko Widodo sangat berperan dalam menentukan kandidasi di daerah, khususnya dalam kontestasi Pilkada 2024 mendatang.
Pengamat politik sekaligus Ketua Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro (Undip), Nur Hidayat Sardini (NHS), menilai keterlibatan Jokowi itu mampu menjauhkan desentralisasi politik sebagaimana mestinya.
“Itu adalah musibah demokrasi yang sangat serius,” ujar NHS saat beritajateng.tv temui di Gedung FISIP Undip, Kamis, 1 Agustus 2024.
NHS tak menampik, Kota Semarang menjadi salah satu wilayah yang Jokowi targetkan. Atau dalam kata lain, ada andil Jokowi dalam kontestasi Pilwakot Semarang 2024 mendatang.
Kendati begitu, NHS tak membenarkan secara langsung apakah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang nyaris dua minggu mengobrak-abrik Pemkot Semarang, sebagai intervensi Jokowi dalam Pilwakot Semarang 2024.
“Satu di antara titiknya ada di Kota Semarang. Terkait dengan apakah langkah KPK dapat mengaitkannya dengan proses atau compositioning terhadap ini, saya tentu tidak bisa berkomentar karena harus ada bukti,” ucap NHS.
Terlepas dari itu, lanjut NHS, KPK yang mengacak-acak Wali Kota Semarang, Hevearita G. Rahayu, hingga suaminya Alwin Basri yang sama-sama kader PDI Perjuangan, bak dinamika yang mewarnai Pilkada 2024.
“Itu tidak mengarahkan pada kualitas demokrasi elektoral, baik dari sisi proses kandidasinya ini, yang dimulai sejak awal dan sekarang,” lanjut NHS.
BACA JUGA: Agustina Wilujeng–Supriyadi Diusung PDI Perjuangan di Pilwalkot Semarang? Begini Penjelasannya
PDIP seolah kehabisan kader untuk Pilwakot Semarang, NHS sebut ironi
Berkaitan dengan itu, publik pun bertanya-tanya siapa kader yang akan PDIP majukan dalam Pilwakot Semarang mendatang.
NHS pun ikut merasakan “kekosongan” dan diamnya PDIP jelang pendaftaran calon kepala daerah pada 27 Agustus 2024 besok.
“Ironis kan? Bagaimana mungkin partai politik yang punya tradisi seperempat abad sebagai pemenang Pemilu, sampai hari ini tidak hanya di level Jawa Tengah, tapi juga di level Kota Semarang [belum mengajukan calon]?” papar NHS.
Padahal, lanjut NHS, lima tahun lalu, tepatnya pada Pilkada 2020, dominasi PDIP terasa sangat kuat. Bahkan, NHS menyebut PDIP mampu mendorong calon tunggal dengan hasil 80 persen suara warga Kota Semarang.
“Nah, tiba-tiba hari ini kekurangan atau defisit calon, ada apa gerangan? Adalah karena itu tadi, institusionalisasi yang tidak kuat,” terang NHS.
Pihaknya pun turut melayangkan kritik pada PDIP sebagai partai pemenang Pemilu. Ia menyoroti, semestinya PDIP memiliki mentalitas sebagai partai pemenang.
“Dalam bulu tangkis, mental pemenang itu mental yang mampu mengarahkan permainan, dia punya resource yang besar, baik politik maupun sumber daya lainnya. Dia juga mampu mempromosikan,” terang NHS.
Satu kata yang terucap dari NHS, ironi. Sebab, ia menyayangkan PDIP hingga saat ini belum menunjukkan calonnya secara gamblang.
“Terlepas dari apa pun itu, ironi secara teoritis, konsepsional, dan idealistas, sesuai dengan fungsi-fungsi partai politik,” tegas NHS.
BACA JUGA: Dukungan Terus Mengalir, Tim 18 Deklarasikan Iswar Aminuddin Maju Pilwalkot Semarang 2024
Dalang Pilkada 2024 tak lagi partai politik, NHS singgung adanya permainan elit, Jokowi cs?
Lebih lanjut, Pilkada 2024 bagi NHS membawa nuansa baru. Menariknya, partai politik justru ditarik keluar dari lingkaran permainan ini oleh elit.
Pasalnya, Pilkada gelombang I pada 2005-2010, gelombang II pada 2010-2015, dan gelombang III pada 2015-2020, NHS menilai partai politik masih berperan kuat di dalam kandidasi maupun permainan lainnya.
“Di gelombang selanjutnya, 2020-2024, pada akhirnya partai politik jauh-menjauh atau dijauhkan dari sentral pengambilan keputusan,” terang NHS.
Posisi partai politik itu, dalam hematnya, tergusur oleh kekuasan elit di level nasional. Hal itu tak terlepas dari kejadian pasca Pilpres Februari 2024 lalu.
“Itu bagian dari perebutan kekuasaan, sesambungan dari Pilpres 2024 lalu. Tetapi di 2020 alias gelombang ke-3, Pilkada ini makin runyam, makin menjauh dari politik desentralisasi,” tandasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
