“Kalau itu terjadi, kita juga malu sebagai bangsa Indonesia. Yang namanya orang cerdas tidak akan mengulangi kesalahan yang kedua kalinya. Maka jangan sampai kita semua sebagai masyarakat Indonesia dan utamanya pemerintah melakukan kesalahan yang kedua kalinya,” tegasnya.
Pesan untuk Presiden, Menkeu, dan Gubernur BI
Sementara itu, Presiden BEM Politeknik Negeri Semarang (Polines), Kevin Kurnia Priambodo, menegaskan bahwa tuntutan 18 hari bukanlah ancaman. Melainkan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi bangsa.
Ia menyatakan aksi yang berlangsung, lahir dari keresahan mahasiswa yang melihat berbagai persoalan ekonomi yang saat ini masyarakat rasakan.
“Kami sampaikan dari bentuk keresahan, lahir dan berangkat dari bagaimana kami menyayangi bangsa ini. Kami sama sekali tidak mengharapkan adanya reformasi jilid 2 atau apa pun itu. Dan kami menginginkan kemajuan bangsa ini,” ujar Kevin.
Menurutnya, tenggat waktu tersebut ditujukan kepada tiga pihak yang dinilai memiliki peran penting dalam pengambilan kebijakan ekonomi nasional, yakni Presiden Prabowo Subianto, Menteri Keuangan, dan Gubernur Bank Indonesia.
“Ini kami tunjukkan sebagai bentuk kasih sayang kami dengan memberikan tenggat waktu kepada yang pertama Prabowo Subianto, yang kedua Menteri Keuangan Purbaya Yudhi, dan yang ketiga Gubernur Bank Indonesia,” katanya.
Menunggu Langkah Perbaikan Ekonomi
Kevin menjelaskan mahasiswa akan memantau perkembangan kondisi ekonomi selama 18 hari ke depan. Mereka berharap pemerintah dapat menunjukkan langkah konkret untuk memperbaiki situasi yang ada. Termasuk memperkuat nilai tukar rupiah dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap perekonomian nasional.
“Dalam waktu 18 hari di masa kurs nilai tukar rupiah terhadap dolar berada di angka 18 ribu. Kami menunggu supaya ada bentuk perbaikan ekonomi ini,” ujarnya.
BACA JUGA: Keren! Mahasiswa Undip Asal Ambarawa Sukses Cetak Domba Sakub Berbobot Ekstrem
Mahasiswa menegaskan aksi tersebut bukan bertujuan menciptakan instabilitas politik maupun sosial. Sebaliknya, mereka berharap kritik tersebut dapat menjadi pengingat bagi pemerintah agar lebih serius menangani persoalan ekonomi yang sedang menjadi perhatian masyarakat.
