SEMARANG, beritajateng.tv – Pemerintah Kota, KPU dan Bawaslu Kota Semarang melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Lobi Walikota Semarang, Kamis 9 November 2023 malam.
Penandatanganan NPHD oleh Walikota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, Ketua KPU Henry Casandra Gultom serta Ketua Bawaslu Arief Rahman dan Forkopimda terkait.
Walikota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan, Pemerintah Kota selalu mensupport tahapan Pemilu dan Pilkada di Semarang.
“Penandatanganan ini sesuai instruksi Mendagri agar segera menandatangani NPHD untuk mendukung berjalannya Pilkada 2024 nanti,” ujar Mbak Ita usai acara.
Menurutnya, dengan NPHD ini harapannya segala kegiatan baik di KPU maupun di Bawaslu bisa berjalan dengan lancar.
“Dana hibah ini masuk di anggaran perubahan Pemkot Semarang. Pada awal 2023 lalu, kami menganggarkan kebutuhan-kebutuhan dari KPU maupun Bawaslu,” sebutnya.
Mbak Ita menjelaskan hibah untuk pelaksanaan Pilkada ke KPU sebesar Rp 79 miliar. Sedangkan untuk Bawaslu sebesar Rp 17 miliar dengan total Rp 96 miliar.
Penandatanganan NPHD Pemkot Semarang
Sementara itu, Ketua KPU Kota Semarang, Henry Casandra Gultom mengatakan, penandatanganan ini sesuai Surat Edaran (SE) Mendagri no. 900.1.9.1/5252/SJ dan agar kemudian berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait penandatanganan NPHD.
KPU, lanjut Nanda sapaan akrabnya, saat ini masih menunggu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang mengatur mengenai tahapan.
“Kami selesaikan administrasinya dulu, mengenai NPHD nya dan administrasinya kita selesaikan setelah penandatanganan. Nantinya dana ini akan cair 14 hari sesuai Permendagri 41 tahun 2020. Di situ ada mekanisme pencairan 40 persen dan 60 persen,” jelasnya.
Besaran dana hibah Pemkot Semarang kepada KPU yakni sebesar Rp. 79.764.419.000. “Kami KPU Kota Semarang mengapresiasi pemerintah kota Semarang yang dengan sigap melakukan NPHD dan menyiapkan anggaran untuk Pemilu 2024,” katanya.
Senada, Ketua Bawaslu Kota Semarang, Arief Rahman mengatakan, Bawaslu akan mendapatkan anggaran yang bersumber dari dana hibah sebesar Rp 17,1 miliar.
“Di pemilihan kepala daerah 2024 nanti, kami sudah mendapatkan anggaran hibah dari Pemerintah Kota Semarang sebesar Rp 17,1 miliar,” katanya.
Menurutnya, dana hibah ini akan digunakan sebagai anggaran operasional mulai dari jajaran di tingkat kecamatan dan panwaslu kelurahan.
“Operasional jajaran di panwaslu kecamatan dan kelurahan. Kalau untuk honorarium pengawas TPS itu sharing dengan provinsi,” ujar Arief.
Tak hanya itu, beberapa kegiatan lain seperti sosialisasi, penyamaan persepsi, koordinasi dan evaluasi juga menggunakan anggaran hibah ini.
“Untuk tahapan selanjutnya, kami masih menunggu PKPU RI. Sampai hari ini belum ada, kami masih menunggu regulasi. Kalau berdasarkan NPHD, setelah penandatangan, anggaran sebesar 40 persen ini akan dicairkan kedalam bank penerima hibah,” jelas Arief. (*)
Editor: Elly Amaliyah
