“Tiga pilar (Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan kepala desa) memantau langsung masyarakat miskin. Intervensinya bukan hanya bantuan sosial, tetapi rumahnya kita perbaiki, sanitasi kita siapkan. Kemudian, kita siapkan lapangan pekerjaannya, dan pendidikan anak-anaknya kita jamin,” kata Luthfi.
Model percepatan ini terbukti efektif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng, persentase penduduk miskin di provinsi ini turun dari 9,58 persen pada September 2024 menjadi 9,48 persen pada Maret 2025, atau turun 0,10 persen. Luthfi menyebut hal itu sebagai bukti pendekatan kolaboratif akan lebih cepat menghasilkan dampak nyata.
“Kalau pola ini diterapkan seluruh kabupaten/kota, tidak akan ada lagi masyarakat miskin ekstrem di Jawa Tengah. Prinsipnya sederhana, kita keroyok bareng-bareng,” tegasnya.
Selain tentang kemiskinan, Luthfi juga menyampaikan peran Kodam IV/Diponegoro hingga Babinsa dalam menjaga stabilitas keamanan. Stabilitas itu mendukung iklim investasi.
“Membangun Jawa Tengah tidak bisa mengandalkan superman. Kita harus jadi super team. Dan TNI AD, melalui Babinsa, adalah bagian penting dari tim besar ini,” ucapnya. (*)
