SEMARANG, beritajateng.tv – Sejumlah pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah menjumpai ratusan mahasiswa se-Kota Semarang di Lapangan Simpang Lima, Kota Semarang, Senin, 1 September 2025.
Dialog itu dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah asal Golkar Muhammad Saleh, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah asal PKB Sarif Abdillah, Ketua Komisi A DPRD Jawa Tengah Imam Teguh Purnomo, Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah Abdul Hamid, dan beberapa perwakilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah.
Pantauan beritajateng.tv, massa yang sepenuhnya merupakan mahasiswa itu sudah hadir di Lapangan Simpang Lima sejak pukul 13.00 WIB. Mereka menyampaikan tuntutan secara bergiliran, antara lain ialah meminta keadilan atas kematian driver ojek online (ojol) Affan Kurniawan hingga mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi UU.
Audiensi atau dialog tersebut berjalan damai dan tak ada kericuhan. Legislatif maupun perwakilan eksekutif yang hadir pun mendengarkan kritik yang mahasiswa sampaikan secara bergiliran.
“Hari ini kan kami mendapatkan surat dari teman-teman koalisi BEM seluruh Semarang yang ingin beraudiensi terbuka dengan DPRD, makanya kami hadir di sini karena dari BEM ingin bertemu dengan teman-teman DPRD Jawa Tengah,” ujar Sarif usai berdialog dengan mahasiswa.
Kendati begitu, Sarif mengungkap mayoritas tuntutan yang mahasiswa sampaikan merupakan kewenangan pusat, dalam hal ini DPR RI.
“Poin satu itu proses pengadilan terhadap Affan kan kewenangannya di sana ya. Poin lain seperti RUU Perampasan Aset, itu kewenangannya di DPR RI dan Presiden. Nah, yang terkait dengan kewenangan pusat itu, kami akan bikin surat resmi dari pimpinan DPRD kepada DPR RI dan Pemerintah Pusat,” jelas Saleh.
BACA JUGA: Anggota DPRD Jateng Bagus Suryokusumo Ajak Masyarakat Perkuat Ketahanan Budaya, Begini Caranya
Namun, pihaknya mengaku akan segera merapatkan tuntutan tersebut dengan pimpinan DPRD Jawa Tengah lainnya, untuk disuarakan ke tingkat pusat.
“Tuntutan-tuntutan itu, tadi juga sudah Pak Sarif sampaikan, yang menjadi kewenangan pusat, tentu kami secara resmi DPRD Jateng karena hari ini Pak Ketua tidak hadir, maka besok kita akan rapat pimpinan. Dari 10 tuntutan ini, nanti yang jadi kewenangan pusat akan kita kirimkan surat kepada pusat,” terang Saleh.
Selain itu, Sarif mengungkap ada tuntutan dari mahasiswa yang juga menyasar kepada pihaknya, baik DPRD maupun Pemprov Jawa Tengah.
“Yang terkait dengan evaluasi terhadap kami tentu itu menjadi evaluasi kami dan tentu kami bersama fraksi nanti akan membicarakan ini,” sambung Saleh.
Ia pun turut menyoroti permintaan salah satu perwakilan Undip yang meminta pembebasan kawan mereka dari Mapolda Jawa Tengah. Dalam waktu dekat, Saleh mengaku pihaknya akan segera bertemu dengan Kapolda Jawa Tengah. Hal ini agar mahasiswa, pelajar, maupun masyarakat yang tertangkap bisa segera polisi lepaskan.
“Kami akan silaturahmi bertemu dengan Kapolda untuk menyampaikan apa yang menjadi permintaan dari adik-adik mahasiswa itu. Harapan kami semoga segera bisa dikeluarkan, karena orang tuanya juga mungkin berharap supaya anak-anaknya bisa dikeluarkan,” sambung Saleh.
Minta DPRD Jawa Tengah sering jumpai unjuk rasa mahasiswa, ini tanggapan Saleh
Dalam dialog tersebut, mahasiswa juga meminta DPRD Jawa Tengah melakukan evaluasi internal. Mereka menilai, lembaga legislatif daerah kerap kali jarang menemui massa aksi yang datang untuk menyuarakan aspirasi.
“Misalnya tadi masukan terkait DPRD, bagaimana kita bisa menemui demonstran. Yang kedua, setiap apa yang dilakukan supaya bisa dilaporkan ke masyarakat baik melalui media sosial. Intinya kami diminta untuk responsif terhadap masalah yang terjadi di masyarakat baik di Semarang maupun Jawa Tengah,” ujar Saleh.
Menanggapi kritik itu, Saleh menegaskan sebenarnya setiap kali ada massa aksi yang datang ke kantor DPRD, selalu ada perwakilan anggota dewan yang menemui. Hanya saja, lanjutnya, intensitas dan bentuk pertemuan bisa berbeda tergantung komisi yang membidangi isu yang menjadi persoalan.
“Kalau yang ke kantor DPRD pasti ditemui, ada perwakilan kita tergantung komisinya. Kalau misalnya terkait dengan sosial berarti Komisi E, kalau terkait dengan pertanian dan lain-lain Komisi B,” terang dia.
Menurutnya, selama ini DPRD Jawa Tengah selalu berupaya membuka ruang bagi mahasiswa maupun masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi. Namun, momentum kali ini disebut berbeda karena DPRD Jawa Tengah memenuhi undangan mahasiswa untuk berdialog langsung di ruang publik.
“Biasanya kami menerima itu di kantor dewan, tapi hari ini kami mendapat undang ya kami datang. Andaikan kami mendapat undangan lagi, kami akan datang. Prinsipnya gitu ya,” tegas Saleh.
BACA JUGA: Pengamat Undip Respons Nasib Pemakzulan Bupati Sudewo: Bola Panas Ada di Tangan DPRD Pati
Ia juga menilai duduk bersama mahasiswa di Lapangan Simpang Lima menjadi momen penting untuk membuka komunikasi dua arah yang lebih cair. Dengan begitu, DPRD Jawa Tengah tidak hanya menunggu aspirasi datang ke kantornya, melainkan juga siap hadir di tengah massa bila ada permintaan.
Dialog terbuka di Lapangan Simpang Lima itu menurut Saleh sekaligus menjadi sarana introspeksi. Saleh menyebut, kritik mahasiswa soal keterbukaan dan responsivitas lembaga akan di bawa ke internal DPRD. Hal itu untuk menjadi bahan perbaikan ke depan.
“Yang terkait dengan evaluasi terhadap kami tentu itu menjadi evaluasi kami, dan tentu kami bersama fraksi nanti akan membicarakan ini,” pungkasnya. (*)
Editor: Farah Nazila
