“Memastikan potensi gangguan dan perlengkapan gudang logistik dapat diminimalisir dengan memenuhi ketentuan standar pengamanan berupa CCTV, alat pemadam kebakaran, akses evakuasi keadaan kontinjensi, ketersediaan tenaga pengamanan gudang hingga standar penyimpanan,” ujarnya.
Menurutnya, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Pemilu yakni amanat untuk pengamanan terhadap KPU. Yakni, pengamanan kepada personel, aset, logistik, termasuk produksi, distribusi, dan penggudangan merupakan wewenang kepolisian.
BACA JUGA: Putusan MK Perbolehkan Kampanye di Kampus Tuai Pro-Kontra, KPU Jateng: Kami Hanya Jalankan Regulasi
Sebelumnya, wartawan senior sekaligus politikus muda, Aiman Witjaksono, mengungkap isu CCTV terkoneksi KPU dengan sejumlah Polres di Jawa Timur. Aiman mengatakan ia sempat mendapati ada kejanggalan dari pemasangan CCTV itu.
“Sore ini saya akan berdialog soal netralitas aparat pada Pilpres 2024. Saya mendapati fakta janggal terkait pemasangan CCTV terkoneksi KPU dengan sejumlah Polres di Jawa Timur. Ada apa?” cuit Aiman dalam akun X-nya, Jumat, 10 November 2023 lalu. (ant)
Editor: Mu’ammar Rahma Qadafi
