“Terkadang, ada kelurahan yang memberikan arahan berbeda-beda kepada RT. Ini perlu disamakan agar tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan dana,” ujarnya.
Pilus, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa dana operasional RT/RW merupakan bagian dari kebijakan APBD yang berpihak kepada masyarakat.
“APBD harus pro rakyat. Kepala daerah dan DPRD ada karena dipilih rakyat, jadi wajar jika program yang dijalankan memberi manfaat langsung, seperti dana operasional RT ini. Kami akan terus mengawasi agar programnya tepat sasaran,” tegasnya. (*)
Editor: Elly Amaliyah
