Hal tersebut menurut Najib justru membuatnya sebagai pelaku usaha khawatir. Pasalnya, hanya dengan diskon dan promo daya beli masyarakat menjadi meningkat dan keuntungan bagi penjual.
Alih-alih melarang diskon dan promo, Najib meminta pemerintah untuk dapat mengawasi marketplace yang malah membebankan biaya layanan yang tinggi kepada seller.
BACA JUGA: Ini Cara Berjualan di Toko TikTok yang Resmi Buka Lagi
“Justru yang harus pemerintah tertibkan adalah penyedia marketplace yang mematok tarif lebih dari 10 persen,” mintanya.
Meski demikian, dengan kembali beroperasinya TikTok Shop, ia berharap pemerintah maupun penyedia layanan dapat mendukung ekonomi digital secara maksimal.
“Lalu yang perlu dicermati pemerintah adalah infrastruktur logistik. Saat ini yang justru dirasakan saat biaya ongkir semakin tinggi, daya beli masyarakat juga turun. Kami merindukan saat ongkir Semarang-Jakarta tidak lebih dari Rp10 ribu,” tandasnya. (*)
Editor: Mu’ammar Rahma Qadafi
