SEMARANG, beritajateng.tv – Tim pemenangan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur (cagub-cawagub) Jawa Tengah, Ahmad Luthfi-Taj Yasin (Luthfi-Yasin) melaporkan dugaan pelanggaran pemilu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah, Senin, 28 Oktober 2024.
Pelaporan dari Tim Pemenangan Luthfi-Yasin buntut dugaan penggunaan fasilitas negara dan adanya politik uang yang terjadi di Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.
Sekretaris bidang advokasi dan hukum tim Luthfi-Yasin, Moh Harir menjelaskan, Camat Grogol atas nama Herdis Kurnia Wijaya terbukti terlibat dalam kampanye pasangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi (Andika-Hendi).
Menurutnya, kronologi bermula pada Jumat, 25 Oktober 2024 lalu. Saat itu, Pemerintah Kecamatan Grogol melangsungkan sebuah kegiatan bertajuk sosialisasi perlindungan dan jaminan sosial bagi pekerja rentan.
Akan tetapi, kata Harir, terdapat kampanye terselubung dalam kegiatan tersebut.
“Pada pelaksanannya, di dalam kegiatan tersebut ada penyalahgunaan pilkada, terkait dukungan terbuka yaitu memerintahkan untuk memilih pasangan Andika-Hendi,” katanya.
BACA JUGA: KPU Jateng Larang Pendukung Andika-Hendi dan Luthfi-Yasin Bawa ‘Sound Horeg’ ke Venue Debat Pilgub
Lebih lanjut, Harir menuturkan, tak hanya Camat Grogol, pihaknya juga melaporkan lima pihak lainnya. Yaitu empat kepala desa di Kecamatan Grogol dan Calon Bupati Sukoharjo, Etik Suryani.
Pasalnya, empat kepala desa yaitu Kades Pandeyan, Kades Langenharjo, Kades Pondok, Kades Parangjoro dan Etik Suryani turut mengarahkan massa peserta.
“Itu jelas bahwa kejadian tersebut telah merupakan pelanggaran fasilitas pemerintah. Karena yang melaksanakan pemerintah kecamatan,” sambungnya.
Tim Luthfi-Yasin: Lebih dari 600 peserta diundang untuk pilih Andika-Hendi
Lebih lanjut, Harir menjelaskan, kegiatan tersebut mengundang lebih dari 600 peserta. Etik Suryati yang turut hadir dalam acara tersebut kemudian mengarahkan peserta untuk memilih Andika-Hendi pada Pilgub Jawa Tengah dan dirinya-Sapta pada Pilbup Sukoharjo.
“Ada videonya, jelas-jelas memerintahkan peserta untuk memilih pasangan Andika-Hendi di pilgub dan pasangan Etik-Sapta di pilbup Sukoharjo,” tekan Harir.
Selain pengunaan fasilitas negara, lanjut Harir, acara tersebut juga memuat pelanggaran berupa politik uang. Sebab, tiap peserta mendapatkan sejumlah uang saku.
“Peserta yang hadir mendapat uang Rp100 ribu, itu menjadi pelanggaran politik uang,” beber Harir.
BACA JUGA: Bawaslu Jateng Klaim Belum Terima Laporan Tim Hukum Andika-Hendi soal Mobilisasi Kades di Pemalang
Harir menilai, dua pelanggaran tersebut sangat merugikan Luthfi-Yasin dalam Pilgub 2024 nanti. Terlebih adanya sikap oknum aparatur pemerintah desa yang tidak netral.
Ia pun berharap, Bawaslu Jawa Tengah dapat segera menyelesaikan kasus ini.
“Kami mohon dengan sangat, Bawaslu Jawa Tengah untuk segera bertindak,” tandasnya. (*)
Editor: Farah Nazila
