BLORA, beritajateng.tv — Pemerintah Kabupaten Blora harus bersiap “ikat pinggang ketat” pada tahun 2026. Pasalnya, alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Blora diproyeksikan turun drastis hingga sekitar Rp370 miliar.
Meski begitu, Bupati Blora Arief Rohman, M.Si menegaskan satu hal yang tidak bisa dikompromikan, pelayanan publik kepada masyarakat harus tetap berjalan maksimal.
“Tahun 2026 ini kita harus prihatin. Namun saya tekankan, meskipun anggaran berkurang, tidak boleh ada pengurangan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Bupati Arief saat memimpin apel pegawai di halaman Kantor Bupati Blora, Rabu 12 November 2025.
Anggaran Ditekan, ASN Diminta Tetap Total Layani Warga
Dalam apel yang di hadiri Wakil Bupati Hj. Sri Setyorini, Sekda Blora, para asisten, staf ahli, kepala OPD, camat, dan seluruh ASN Pemkab Blora itu, Bupati Arief menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan segera melakukan evaluasi anggaran 2025 dan penyesuaian RAPBD 2026.
“Pengurangan TKD hampir Rp370 miliar tentu membuat kita harus melakukan penyesuaian-penyesuaian. Tapi ini bukan alasan untuk kendor melayani,” katanya.
BACA JUGA: PGRI Jateng Ragukan Rencana BGN Beri MBG untuk Guru Non-ASN: Tahun Depan Sudah Tak Ada Honorer
Arief juga meminta seluruh ASN untuk berhemat dan efisien, terutama dalam kegiatan operasional seperti rapat dan perjalanan dinas. Namun, ia menegaskan bahwa efisiensi tidak boleh mengorbankan pelayanan publik.
“Pelayanan kepada masyarakat adalah harga mati. Itu kewajiban kita sebagai abdi negara,” ujarnya tegas.
Pembangunan Tetap Jalan, Meski dengan Skema Penyesuaian
Meski menghadapi tekanan anggaran, Bupati Arief memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dan sektor prioritas lainnya tetap berlanjut.
Menurutnya, masyarakat masih sangat menaruh harapan besar terhadap peningkatan fasilitas dasar seperti jalan, jembatan, drainase, dan penerangan.
