“Dari geotermal tersebut, saya mohon pemerintah provinsi bisa mengawal surat edaran dari kementerian di 2023. Itu pada dasarnya Jenawi itu adalah lereng Lawu, Pak,” katanya.
Agus juga mempertanyakan lokasi sumber panas bumi yang nantinya menjadi sasaran apabila kegiatan eksplorasi benar-benar ԁilakukan.
BACA JUGA: Proyek Geotermal di Gunung Ungaran, Pemdes Candi Akui Belum Terima Pemberitahuan Resmi atau Sosialisasi
“Apakah panas buminya itu ԁiambil dari sebelah baratnya Gunung Lawu? Tidak mungkin, Pak. Pasti yang ԁibor itu panas bumi yang di Lawu,” ujarnya.
Selain persoalan status wilayah, Agus juga menyoroti keberadaan sejumlah aset budaya di kawasan lereng Gunung Lawu.
Adapun kawasan tersebut memiliki sejumlah situs bersejarah yang perlu menjadi pertimbangan dalam setiap rencana pengembangan energi maupun pembangunan lainnya.
“Di Lawu banyak aset-aset, terutama pengelolaan oleh provinsi di sana. Ada Candi Ceto, ada Candi Sukuh, ada situs-situs yang lain,” kata Agus.
Agus turut menyinggung keberadaan sebuah pemancar radio di wilayah Jenawi yang menurutnya memiliki nilai sejarah dalam penyebaran informasi kemerdekaan Indonesia.
“Yang perlu kita kenang dalam sejarah adalah di sana ada menara ataupun pemancar RRI satu-satunya pada waktu itu untuk membaca proklamasi kemerdekaan,” ujarnya.
BACA JUGA: Proyek Geotermal di Gunung Ungaran, Pemdes Candi Akui Belum Terima Pemberitahuan Resmi atau Sosialisasi
Lebih jauh, Agus juga menyoroti perkembangan aktivitas wisata dan perkebunan di kawasan lereng Gunung Lawu. Perkebunan teh dan sejumlah lokasi wisata telah berkembang di kawasan tersebut. Ia mempertanyakan aspek lingkungan atau AMDAL dari pembangunan yang belum seluruhnya jelas.
“Perkebunan teh di sana sudah menjamur, wisata-wisata yang berdiri tanpa AMDAL yang jelas. Tanpa mempedulikan dampak-dampaknya,” ungkap Agus.
Pihaknya mengaku kerap melaporkan aktivitas pembangunan yang berpotensi berdampak buruk terhadap lingkungan. Namun, kata Agus, penanganan yang ԁilakukan selama ini hanya berupa penghentian sementara.
