SEMARANG, beritajateng.tv – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengimbau tak ada kenaikan tunjangan untuk seluruh anggota dewan hingga kepala daerah di 35 kabupaten/kota.
Kendati begitu, besaran tunjangan untuk anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, DPRD kabupaten/kota, dan 35 bupati/wali kota belum ada angka pastinya. Sebab, pihaknya masih memberi waktu 1 (satu) minggu untuk merumuskan.
Hal itu Luthfi ungkap usai menghadiri rapat di Gedung B Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, Kamis, 11 September 2025.
“Pertama kita imbau untuk tidak ada kenaikan terkait dengan tunjangan, itu kita pastikan. Kemudian besaran tunjangan itu kita kasih waktu satu minggu, kita berikan waktu bagi bupati/wali kota untuk melakukan rapat dengan ketua DPRD masing masing,disesuaikan dengan kemampuan wilayahnya,” ujar Luthfi.
Perihal penurunan tunjangan, Luthfi mengembalikan kepada masing-masing anggota dewan dan kepala daerah.
“[Penurunan itu] nanti terserah dari bupati dan walikotanya masing-masing,” jelas Luthfi.
BACA JUGA: Ahmad Luthfi Tawarkan Mahasiswa Ikut Program Sehari Bersama Gubernur Jateng, Bisa Beri Masukan ke Pemerintah
Ia menjelaskan, penentuan tunjangan bagi pejabat itu dengan appraisal atau proses penaksiran di daerah masing-masing.
Tak hanya itu, Mantan Kapolda Jawa Tengah itu memastikan tunjangan ke luar negeri bagi kepala daerah dan anggota dewan akan dihapuskan.
“Sudah ya itu tadi tak sampaikan, tidak ada menaikkan terkait dengan tunjangan. Terus besaran tunjangan ditentukan apprasial dari masing-masing wilayah dari kemampuan daerah masing masing. [Tunjangan] ke luar negeri di hapus, enggak ada,” tegas Luthfi.
Luthfi pastikan situasi Jateng pasca demonstrasi sudah kondusif, Siskamling aktif kembali
Pasca demonstrasi yang berlangsung pekan lalu, Luthfi membenarkan pengaktifan kembali pengawasan lewat Sistem Keamanan Lingkungan atau Siskamling di Jawa Tengah.
