Sri menjelaskan, ULT P4GN menjadi embrio sekaligus langkah awal menuju terbentuknya BNNK Blora.
Pemkab Blora telah menindaklanjuti rencana tersebut dengan menyusun kajian naskah akademik dan memenuhi sejumlah persyaratan administrasi. Proses pembentukan BNNK juga mendapat pendampingan dari BNNP Jawa Tengah dan BNN Republik Indonesia.
“Kami berharap melalui sinergi yang semakin kuat antara Pemerintah Kabupaten Blora, BNN Provinsi Jawa Tengah, BNN Republik Indonesia, Forkopimda, instansi terkait, serta seluruh komponen masyarakat, cita-cita berdirinya BNNK Blora dapat segera terwujud,” katanya.
Untuk mendukung operasional ULT P4GN, Pemkab Blora menyediakan gedung beserta sarana dan prasarana pendukung.
Gedung tersebut merupakan aset Pemkab Blora yang sebelumnya ԁigunakan sebagai rumah dinas Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora. Bangunan seluas 110 meter persegi itu berdiri di atas lahan seluas 1.530 meter persegi.
BACA JUGA: BNNP Jateng Kukuhkan 10 Ananda Bersinar, Pelajar Jadi Garda Terdepan Perangi Narkoba
Selain gedung, pemerintah daerah juga menyiapkan perlengkapan perkantoran, dua kendaraan dinas roda empat, dan tiga kendaraan roda dua untuk mendukung pelayanan serta kegiatan lapangan. Seluruh aset berupa tanah, gedung, dan sarana prasarana tersebut ԁiberikan dengan skema pinjam pakai.
Sri mengatakan dukungan tersebut merupakan bukti keseriusan Pemkab Blora dalam memperkuat layanan P4GN di daerah.
“Dengan hadirnya ULT P4GN ini, saya optimistis upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dapat berjalan lebih optimal. Sehingga mampu menyelamatkan generasi muda Kabupaten Blora dari bahaya narkoba,” tegasnya.
Ia sekaligus mengajak seluruh elemen masyarakat membangun Kabupaten Blora yang BERSINAR (Bersih dari Narkoba) sebagai bagian dari kontribusi daerah menuju Indonesia Emas 2045.
Peresmian ԁitandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan antara BNN Republik Indonesia dan Pemkab Blora. Dilanjutkan pemotongan pita sebagai tanda resmi ԁimulainya operasional ULT P4GN.
Dengan beroperasinya unit tersebut, Pemkab Blora berharap koordinasi pencegahan, pemberantasan, penanganan penyalahgunaan, serta rehabilitasi dapat semakin terintegrasi.
