SEMARANG, beritajateng.tv – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jawa Tengah mengungkap perkembangan penanganan kasus unjuk rasa rusuh yang terjadi di sejumlah wilayah Jawa Tengah sejak Jumat, 29 Agustus 2025 hingga 1 September 2025.
Dari total 1.747 orang yang polisi tangkap, sebanyak 46 orang telah pihaknya tetapkan sebagai tersangka.
Dirreskrimum Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Dwi Subagyo, menjelaskan bahwa mereka yang polisi ringkus terdiri dari 687 orang dewasa dan 1.060 anak-anak, sebagian besar merupakan pelajar SMP dan SMA.
BACA JUGA: Tanggapi Kejanggalan Waktu Kecelakaan Iko Juliant, Polda Jateng: Namanya Orang Buru-buru Kan Panik
Hal itu Dwi ungkap dalam jumpa pers yang berlangsung di Mapolda Jawa Tengah, Kota Semarang, Selasa, 2 September 2025 sore.
“Para pelaku terutama anak-anak ini menjadi keprihatinan kami, karena sebagian besar masih berstatus pelajar. Mereka dari Demak, Semarang, dan Ungaran,” ujar Dwi.
Kejadian utama dalam unjuk rasa ricuh di Kota Semarang
Pihaknya menuturkan, terdapat 17 laporan polisi yang masuk selama periode tersebut. Khusus di Kota Semarang, terdapat dua kejadian utama dalam unjuk rasa, yakni penyerangan Mapolda Jawa Tengah pada Jumat-Sabtu, 29-30 Agustus 2025 serta perusakan fasilitas pemerintah. Termasuk pembakaran mobil di kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah.
Dari hasil penyelidikan, polisi telah menetapkan tujuh tersangka dalam peristiwa Sabtu, 30 Agustus 2025. Satu di antaranya adalah MRA (19) yang merupakan warga Demak. Sementara itu, kata Dwi, enam lainnya masih anak-anak.
Adapun barang bukti yang polisi bawa berupa batu besar, kayu, hingga beberapa pakaian. “Tersangka dewasa kami lakukan penahanan, sementara anak-anak tidak kami tahan, namun sudah kami beri peringatan keras kepada orang tuanya,” tegas Dwi.
BACA JUGA: Bukan Jalan Dokter Cipto, Polda Jateng Ungkap Kecelakaan Iko Juliant di Jalan Veteran Semarang
Lebih lanjut, Dwi menyebut pola mobilisasi massa banyak terpengaruh ajakan melalui media sosial. Kata dia, Direktorat Siber Polda Jawa Tengah saat ini tengah menganalisis jejak digital dan mendalami kemungkinan adanya pihak yang mengoordinasi atau mengendalikan aksi.
“Yang jelas, ini bukan unjuk rasa, tetapi murni penyerangan dan perusakan fasilitas negara. Motif dan dugaan aliran dana masih dalam pendalaman,” tegasnya.
Atas perbuatannya, MRA dijerat dengan Pasal 212 dan/atau Pasal 214 KUHP tentang perlawanan terhadap pejabat negara yang sedang menjalankan tugas sah, dengan ancaman hukuman hingga tiga tahun penjara. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
