SEMARANG, beritajateng.tv – Pemprov Jawa Tengah merespons aksi warga Randublatung, Kabupaten Blora, yang menanami pohon pisang di ruas jalan provinsi Randublatung-Cepu sebagai bentuk protes terhadap kondisi jalan rusak.
Aksi tersebut mencuat setelah pernyataan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi terkait penanganan jalan rusak di Blora ramai menjadi perbincangan di media sosial.
Dalam kegiatan Rembug Pembangunan Provinsi Jawa Tengah 2026 di Kudus pada Selasa, 26 Mei 2026, Wakil Bupati Blora Sri Setyorini sebelumnya menyampaikan keluhan masyarakat terkait kerusakan sejumlah ruas jalan provinsi, termasuk Randublatung-Cepu.
Sri menyebut ruas jalan tersebut membutuhkan perbaikan karena kondisinya telah mengalami kerusakan cukup parah dan terus menjadi keluhan masyarakat.
Menanggapi polemik yang berkembang, Pemprov Jawa Tengah memastikan penanganan jalan Randublatung-Cepu telah masuk dalam rencana perbaikan tahun ini.
BACA JUGA: Produksi Kedelai Tertinggal Jauh dari Kebutuhan, Pemprov Jateng Siapkan 3 Ribu Hektare Lahan Baru
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Jawa Tengah Henggar Budi Anggoro mengatakan Gubernur Ahmad Luthfi telah memimpin rapat koordinasi khusus. Hal itu untuk membahas sejumlah ruas jalan yang membutuhkan penanganan, termasuk Randublatung-Cepu.
“Rakor tadi langsung Pak Gubernur pimpin, terkait dengan penanganan di beberapa ruas jalan. Di antaranya berkaitan dengan penanganan ruas jalan di Cepu-Randublatung yang kemarin sempat ramai,” ujar Henggar saat beritajateng.tv jumpai di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, Senin, 1 Juni 2026.
Pemprov Siapkan Rp5,2 Miliar untuk Perbaikan Jalan Randublatung-Cepu
Henggar menegaskan, Pemprov Jawa Tengah sebenarnya telah menyiapkan anggaran untuk menangani ruas jalan yang menjadi sorotan warga tersebut.
Menurutnya, alokasi anggaran tersebut disiapkan untuk mendukung perbaikan permanen di ruas Randublatung-Cepu yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
“Untuk alokasinya, kami sebenarnya sudah menyiapkan anggaran kurang lebih sekitar Rp5,276 miliar,” katanya.
Ia menilai munculnya aksi protes warga menunjukkan tingginya perhatian masyarakat terhadap kondisi infrastruktur jalan di daerahnya. Kendati begitu, Henggar memastikan pemerintah provinsi tidak tinggal diam dan telah melakukan berbagai langkah penanganan.
