“Kami menjembatani kepentingan pekerja serta pengusaha,” tegas Endro. “UMK harus melindungi buruh tanpa membebani perusahaan.”
BACA JUGA: Gaji PPPK Paruh Waktu di Semarang di Atas UMK dan Bakal Naik, Ini Penjelasan Pemkot
Endro menambahkan batas akhir penetapan UMK provinsi jatuh pada 24 Desember 2025. Kewenangan penetapan berada pada Gubernur melalui SK resmi. Rekomendasi kabupaten bersifat bahan pertimbangan.
Sebanyak 35 kabupaten dan kota Jawa Tengah akan mengacu pada SK Gubernur tersebut. UMK kabupaten berlaku resmi setelah SK terbit. Angka sebelumnya masih berupa proyeksi.
UMK 2026 berlaku bagi pekerja baru dengan masa kerja nol tahun. Pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun mengikuti struktur upah perusahaan.
Pemerintah daerah menyiapkan sosialisasi agar aturan berjalan optimal. Langkah tersebut penting guna mencegah pelanggaran serta menjamin perlindungan tenaga kerja. (*)
