Ia mengatakan, Pemprov Jawa Tengah juga menempatkan pegawai ASN Paruh Waktu di setiap kabupaten/kota untuk membantu pendampingan operasional koperasi.
“Dinas Koperasi Provinsi Jawa Tengah juga masih melakukan monitoring terhadap KDMP di daerah melalui pegawai ASN Paruh Waktu yang ԁitempatkan di tiap kabupaten/kota. Mereka wajib mendampingi KDMP agar dapat beroperasional,” tutur Desy.
Desy mengungkap, tantangan terbesar dalam menjalankan program KDKMP saat ini bukan hanya persoalan operasional, tetapi juga masih berubah-ubahnya regulasi yang mengatur program tersebut.
Selain itu, membangun kepercayaan masyarakat terhadap koperasi baru juga menjadi tantangan tersendiri.
BACA JUGA: Koperasi Desa Merah Putih di Jawa Tengah Sudah Beroperasi 73 Persen, Mayoritas Baru Buka Gerai Sembako
“Tantangan terbesar dalam menjalankan program KDMP di daerah lebih kepada kebijakan atau aturan terkait KDMP yang masih berubah-ubah. Selain itu, kepercayaan masyarakat maupun demotivasi pengurus dalam menjalankan KDMP juga menjadi tantangan yang cukup besar,” tutur Desy.
Untuk mengatasi hal tersebut, kata Desy, Dinas Koperasi UKM Jawa Tengah terus menggelar berbagai pelatihan bagi pengurus koperasi sekaligus memperluas kemitraan dengan berbagai pihak.
“Strategi kami saat ini tetap melaksanakan kegiatan pelatihan untuk KDMP serta mendorong kemitraan antara KDMP dengan BUMN, swasta, maupun sesama koperasi,” jelas Desy.
Tak hanya itu, Desy turut menanggapi isu yang belakangan ramai ԁiperbincangkan terkait pelatihan dasar kemiliteran bagi calon manajer KDKMP.
Ia menegaskan, pihaknya tidak terlibat dalam proses rekrutmen maupun pelaksanaan pelatihan tersebut. Menurutnya, seluruh proses tersebut berada di luar kewenangan Dinas Koperasi daerah.
“Dinas Koperasi di daerah tidak terlibat dalam proses perekrutan calon manajer KDMP. Baik dari awal pendaftaran maupun sampai pelatihan dasar kemiliteran yang tengah berlangsung saat ini,” pungkasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
