SEMARANG, beritajateng.tv – Media sosial tengah diramaikan dengan pengakuan seorang pegawai BPJS Kesehatan yang mengungkapkan bahwa dirinya mendapatkan fasilitas asuransi kesehatan swasta.
Hal tersebut menjadi sorotan setelah dibagikan seorang dokter gigi bernama drg Mirza melalui Instagram pribadinya Senin, 6 Januari 2025. Dalam unggahan yang viral, pegawai BPJS Kesehatan tersebut menyatakan bahwa ia dan teman-temannya mendapat fasilitas asuransi swasta dari kantor.
Menanggapi itu, Deputi Direksi Wilayah VI BPJS Kesehatan, Mulyo Wibowo, angkat bicara.
Saat beritajateng.tv jumpai di kantornya, Kamis, 9 Januari 2025, Mulyo mengaku isu itu bukan kali pertama, melainkan sudah pernah meramaikan publik pada 2016 silam.
Mulyo menegaskan, seluruh pegawai BPJS wajib terdaftar dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan membayar iuran JKN.
BACA JUGA: BPJS Kesehatan Putus Kerja Sama 2 RS di Brebes Gegara Tagihan Fiktif Rp22 M
Hanya saja, kata Mulyo, pegawai BPJS juga tak dilarang untuk menambah asuransi lain atau asuransi swasta. Menurutnya, pegawai BPJS yang menambah atau memakai asuransi swasta itu merupakan bagian dari meningkatkan manfaat.
Hal itu ia sebut sebagai COB atau coordination of benefit.
“Dan ketika meningkatkan manfaat [dengan asuransi swasta], dia [pegawai BPJS] harus bayar sendiri iurannya. Jadi setiap pegawai itu juga akan membayar iuran sendiri, potong gaji lah,” jelas Mulyo.
Tak hanya dengan menambah asuransi swasta, Mulyo menyebut peningkatan manfaat bisa pegawai BPJS lakukan dengan membayar selisih perawatan RS usai pengobatan.
“Atau kalau meningkatkan manfaat bisa membayar selisihnya langsung kepada RS. Kalau misal mau meningkatkan manfaat, pengin VIP, maka bisa saja selisihnya langsung di bayar ke RS,” tegas dia.
Ia menegaskan, seluruh peserta JKN tak terkecuali pegawai BPJS di perbolehkan ikut asuransi swasta. Hanya saja, mereka harus membayar asuransi tersebut dari uang pribadi.
Ia pun mengklaim tak hanya pegawai BPJS saja yang ikut asuransi swasta, melainkan sudah banyak perusahaan yang melakukan hal serupa.
“Beberapa perusahaan juga melakukan hal yang sama, gak cuma BPJS saja. Ada [yang menggandeng] Prudential, AXA, tergantung lembaga kebijakan masing-masing,” papar dia.
BACA JUGA: Bank Jateng dan BPJS Ketenagakerjaan Tawarkan Kredit untuk Karyawan UGM
Lebih lanjut, Mulyo menyebut tak seluruh pegawai BPJS menggunakan asuransi swasta untuk meningkatkan manfaat.
Menurut keterangannya, pegawai BPJS yang sifatnya kontrak hanya menggunakan JKN sebagai asuransinya.
“Kalau kontrak dia murni pakai JKN. Kita ada 3 ribuan pegawai kontrak secara nasional. Jadi gak semuanya yang bekerja di BPJS itu pegawai tetap dan pakai asuransi swasta,” beber dia.
Ia pun menyebut masih banyak pegawai BPJS yang menggunakan JKN sesuai prosedur.
“Isu ini akan selalu muncul, kalau teman-teman lihat gak semua pegawai BPJS pakai asuransi swasta. Ada juga petugas kami yang melahirkan di puskesmas, dia ikut prosedur,” pungkas Mulyo.
Sebelumnya, dalam unggahan yang viral itu, pegawai BPJS Kesehatan tersebut menyatakan bahwa ia dan teman-temannya mendapat fasilitas asuransi swasta dari kantor.
“Ijin dok, sebagai karyawan BPJS Kesehatan kami emang dapet asuransi swasta non BPJS dari kantor,” tulis pegawai BPJS Kesehatan itu.
BACA JUGA: BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Literasi Jaminan Sosial dengan Digital Learning dan CorpU
Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa fasilitas asuransi kesehatan swasta ini diberikan agar pegawai BPJS Kesehatan bisa mendapat pelayanan medis dengan cepat di fasilitas kesehatan.
“Karena mungkin alasan kecepatan pelayanan. Jadi bukan karena BPJS jelek ya dok, mohon diklarifikasi,” tambah pegawai BPJS Kesehatan.
Pengakuan tersebut sontak langsung drg Mirza kritisi. Ia menyoroti fasilitas yang didapat pegawai BPJS Kesehatan sangat bertentangan dengan kebijakan yang mereka buat sendiri.
“BPJS ini lucu, bikin produk asuransi kesehatan dan MEWAJIBKAN semua orang ikut. Bahkan pengurusan dokumen-dokumen penting juga mewajibkan orangnya punya BPJS.Ini asuransi atau pajak sih sebenarnya? Kok wajib?” kata Mirza.
Meskipun demikian, Mirza menegaskan bahwa ia tidak bermaksud menyatakan BPJS Kesehatan buruk. Ia mendukung program tersebut asalkan dijalankan dengan baik dan sesuai dengan tujuan awalnya.
“Masa kerja di perusahaan asuransi kesehatan tapi pakainya asuransi lain? Lha kami-kami ini berarti bayar iuran BPJS selain untuk menggaji bapak/ibu yang kerja di sana juga masih harus bayarin asuransi swastanya bapak/ibu dong. Pantesan naik terus dong ya iuran yang harus kami bayar,” sambungnya. (*)
Editor: Farah Nazila
