Pendidikan

Wacana Kuliah Gratis PTN, Ketua Komisi X DPR RI: Perlu Peta Jalan Jelas

×

Wacana Kuliah Gratis PTN, Ketua Komisi X DPR RI: Perlu Peta Jalan Jelas

Sebarkan artikel ini
Ketua Komisi X DPR RI, Agung Widyantoro (dua dari kiri, pakai peci) saat kunjungan kerja di LLDIKTI Wilayah VI Jawa Tengah, Jumat, 20 November 2026. (Yuni Esa Anugrah/beritajateng.tv)
Ketua Komisi X DPR RI, Agung Widyantoro (dua dari kiri, pakai peci) saat kunjungan kerja di LLDIKTI Wilayah VI Jawa Tengah, Jumat, 20 November 2026. (Yuni Esa Anugrah/beritajateng.tv)

SEMARANG, beritajateng.nntv – Komisi X DPR RI menanggapi wacana kebijakan kuliah gratis di perguruan tinggi negeri (PTN). Ketua Komisi X DPR RI, Agung Widyantoro menilai wacana tersebut masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut. Terutama terkait skema pembiayaan dan dampaknya terhadap keberlangsungan perguruan tinggi swasta (PTS).

Agung mengatakan, kebijakan pembebasan biaya kuliah perlu lebih jelas melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Menurutnya, pemerintah perlu memiliki peta jalan yang jelas agar pelaksanaan program tersebut berjalan efektif dan tidak menimbulkan persoalan baru.

“Jangan sampai menimbulkan dampak yang merugikan pengelola perguruan tinggi swasta. Kebijakan pendidikan gratis ini juga harus tetap menjunjung tinggi mutu pendidikan,” kata Agung saat kunjungan kerja Komisi X DPR RI di LLDIKTI Wilayah VI Jawa Tengah, Jumat, 20 November 2026.

Dia menilai, niat pemerintah memberikan akses pendidikan tinggi secara gratis merupakan kebijakan yang baik. Akan tetapi, implementasinya perlu mempertimbangkan kondisi perguruan tinggi negeri (PTN), maupun PTS yang selama ini turut berperan menampung mahasiswa.

Agung mengatakan, persoalan pembiayaan pendidikan tinggi juga berkaitan dengan alokasi anggaran pendidikan dalam APBN. Pemerintah memiliki kewajiban mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN yang harus dibagi untuk berbagai jenjang pendidikan.

BACA JUGA: Tukin Tak Kunjung Dibayar hingga Dampak Efisiensi, Pengamat Khawatir Nasib Perguruan Tinggi

Dia mencontohkan, dengan APBN 2027 yang nilainya lebih dari Rp4.000 triliun, alokasi 20 persen anggaran pendidikan seharusnya mencapai sekitar Rp800 triliun.

“Harus bagi rata mulai dari Dikdasmen sampai Dikti Saintek. Nah, inilah nanti yang akan kami godok dan bagaimana agar penggunaan mandatory spending 20 persen ini bermanfaat untuk kemajuan mutu pendidikan,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala LLDIKTI Wilayah VI Jawa Tengah, Aisyah Endah Palupi, mengatakan, wacana kuliah gratis masih dalam tahap pengkajian oleh kementerian terkait.

Menurutnya, meskipun program tersebut telah menjadi salah satu komitmen pemerintah, kebutuhan anggaran dan mekanisme pelaksanaannya masih perlu perhitungan lebih lanjut.

“Ini menjadi suatu exercise dari kementerian yang nanti kita akan tunggu hasilnya,” bilang dia.

BACA JUGA: Gandeng 4 Perguruan Tinggi, KONI Blora Upayakan Beasiswa Bagi Atlet Beprestasi: Kuliah Sampai Lulus

Aisyah juga berkata, belum ada kepastian mengenai jadwal penerapan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, perguruan tinggi masih menunggu hasil kajian pemerintah terkait skema pembiayaan maupun teknis pelaksanaannya.

“Kami tunggu kabarnya,” katanya.

Jumlah Perguruan Tinggi di Indonesia

Dalam pertemuan tersebut, juga terdapat pemaparan berdasarkan data LLDIKTI per Maret 2025, Indonesia memiliki 125 perguruan tinggi negeri dan 2.770 perguruan tinggi swasta. Jumlah mahasiswa PTS mencapai sekitar 4,44 juta orang, lebih banyak dibandingkan mahasiswa PTN yang tercatat sekitar 3,89 juta orang.

BACA JUGA: Perkuat Sinergi Bidang Pendidikan, Bank Jateng dan Universitas Terbuka Kerja Sama Tridharma Perguruan Tinggi

Kondisi tersebut menunjukkan PTS memiliki kontribusi besar dalam memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi. Karena itu, kebijakan pembebasan biaya kuliah perlu memperhitungkan keberlangsungan operasional kampus swasta. (*)

Editor: Diaz A Abidin

Simak berbagai berita dan artikel pilihan beritajateng.tv dengan bergabung ke saluran kami.

Gabung Channel WhatsApp