Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang bertugas mengimplementasikan B50 secara teknis juga teryakini sudah siap mengamankan kebijakan tersebut karena dipastikan B50 diluncurkan Presiden Prabowo Subianto setelah menerima laporan kesiapan dari Menteri ESDMM.
Program Biodiesel 50 (B50) merupakan langkah strategis dalam memperkuat kedaulatan energi nasional yang relevan. Yakni dengan program swasembada energi yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo.
Program B50 adalah program yang sangat rasional karena berbasis pada kemampuan nasional, khususnya dalam hal kelapa sawit mengingat Indonesia merupakan produsen CPO terbesar yang menyumbang 58%-60% kebutuhan sawit dunia. Saat ini produksi minyak sawit nasional mencapai 46 juta ton per tahun.
Yang perlu jadi catatan, minyak sawit sebesar itu yang terhasilkan dari 16,83 juta hektar lahan, sekitar 40,5% atau 6,21 juta hektar lahan sawit dikelola oleh perkebunan rakyat. “Program B50 akan mendorong ekonomi rakyat, petani pemilik kebun sawit akan terdorong pertumbuhan dan kesejahteraannya,” ujar Saleh.
BACA JUGA: Mohammad Saleh Apresiasi Langkah Pemprov Jateng Realokasikan Rp200 Miliar untuk Percepat Perbaikan Jalan
Saleh yang juga Ketua DPD Partai Golkar Jawa Tengah mengajak semua pihak. Khususnya para pemilik kebun sawit, mendukung keseriusan pemerintah dalam mengoptimalkan sumber daya dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Dia berharap semua persoalan yang terkait dengan sawit dalam konteks energi bisa dibicarakan secara terbuka dan jujur, tanpa ada drama-drama.
“Keberanian memutuskan memanfaatkan potensi nasional sebagai kekuatan pembangunan dan ketahanan bangsa perlu dukungan semua pihak. Perlu ada pengawasan yang ketat dan transparan, supaya dampak program terhadap kemajuan bersama tercapai. Masalah harga di pasar internasional yang sering jadi dalih produsen sawit melakukan ekspor harus terimbangi dengan rasionalitas harga DMO. Kita harus terbuka dan fair,” tukasnya. (*)
Editor: Farah Nazila
