“Jadi rekonstruksi hukum ini harapannya bisa menjadi masukan pemerintah pusat. Dan ini juga masukan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terkait PSN itu. Supaya nantinya juga bisa membikin aturan-aturan yang memasukkan keadilan ekologis itu sendiri,” beber dia.
Lebih lanjut, Saleh yang juga Ketua DPD Golkar Jateng berharap penelitian ini dapat lembaga eksekutif dan legislatif implementasikan. Yakni untuk memasukkan aspek keadilan ekologis dalam setiap produk kebijakan terkait PSN.
Ia juga menyarankan setiap kementerian dan badan usaha, baik milik negara maupun swasta, menjunjung tinggi prinsip keadilan ekologis, reforma agraria, transparansi, perlindungan masyarakat, serta ketaatan terhadap kewajiban dalam melaksanakan PSN.
Selain itu, Saleh mengajak masyarakat untuk berperan serta dalam penyusunan regulasi dan pengawasan pelaksanaan PSN secara aktif. Terutama terkait pemenuhan hak kesejahteraan sosial maupun ekologis yang harus merata kepada setiap masyarakat terdampak.
Pada sidang terbuka tersebut, turut hadir sejumlah tokoh penting, mulai dari anggota DPR RI Fraksi Golkar, pimpinan DPRD Jateng, jajaran pengurus dan kader Partai Golkar Jateng, serta sejumlah bupati di Jawa Tengah. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
