SEMARANG, beritajateng.tv – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Mohammad Saleh, menegaskan bahwa penanganan korban bencana di Jawa Tengah harus dilakukan secara tuntas dan jangan sampai ada warga yang terlantar. Hal ini disampaikan Saleh menyusul sejumlah kejadian bencana di wilayah Cilacap dan Banjarnegara beberapa waktu lalu.
Saleh menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama BPBD serta seluruh elemen terkait telah bergerak cepat dalam melakukan penanganan tanggap darurat. Upaya tersebut mencakup evakuasi warga terdampak, pembukaan posko pengungsian, penyediaan logistik, layanan kesehatan, serta perbaikan infrastruktur dasar.
“Pemerintah daerah juga terus melakukan pendataan kerusakan serta memastikan bantuan tepat sasaran. Kami di DPRD juga melakukan monitoring langsung dan siap mendukung percepatan rehabilitasi serta rekonstruksi melalui dukungan anggaran dan kebijakan,” ujar Saleh.
Saleh juga menyoroti pentingnya membangun masyarakat yang tangguh bencana. Menurutnya, konsep tangguh bencana adalah kondisi ketika masyarakat mampu mengenali risiko, mengurangi dampak, serta cepat bangkit setelah terjadi bencana.
BACA JUGA: DPRD Jateng Fun Run 2025 Gaet 1.400 Peserta, Mohammad Saleh: Momen Pererat Hubungan DPRD dan Masyarakat
Ia menegaskan bahwa ketangguhan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan seluruh lapisan mulai dari tingkat keluarga, desa, hingga pemerintah daerah dan pusat.
“Masyarakat yang tangguh harus memiliki kesadaran, pengetahuan, keterampilan, serta jejaring sosial yang kuat,” jelasnya.
Dalam mewujudkan masyarakat tangguh bencana, Saleh mengungkapkan beberapa hambatan yang masih ditemui di lapangan, antara lain tingkat kesadaran dan edukasi kesiapsiagaan yang masih beragam, tata ruang yang belum sepenuhnya berbasis mitigasi, keterbatasan sistem peringatan dini di wilayah rawan, hoaks dan disinformasi yang memperlambat respon dan koordinasi lintas sektor yang perlu diperkuat secara sistematis
Menurutnya, tantangan-tantangan tersebut harus teratasi melalui upaya bersama dan perencanaan jangka panjang.
Saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengintensifkan berbagai langkah mitigasi untuk mengurangi risiko bencana. Upaya tersebut meliputi penguatan sistem peringatan dini dan pemetaan risiko, pembersihan serta normalisasi sungai dan saluran air, simulasi kebencanaan di sekolah, desa, dan wilayah rawan, peningkatan kapasitas relawan dan aparatur desa dan penguatan regulasi dan anggaran kebencanaan berbasis kebutuhan wilayah.
