SEMARANG, beritajateng.tv – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang tidak ingin terburu-buru untuk mengambil kebijakan enam hari sekolah, meskipun wacana ini tengah dibahas di Pemprov Jateng, untuk SMA/SMK.
Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin mengatakan, kebijakan lima hari sekolah tujuan utamanya adalah memberikan waktu luang kepada anak-anak untuk berkumpul bersama keluarga.
Namun, berdasarkan kajian, para orang tua banyak yang bekerja hingga enam bahkan tujuh hari dalam sepekan.
Hal ini tidak menutup kemungkinan, kebijakan ini membuka peluang pemberlakuan pada jenjang di bawahnya, yakni SD, SMP, TK dan PAUD, yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
BACA JUGA: Kaji Wacana Enam Hari Sekolah, Pemprov Jateng Libatkan Perguruan Tinggi, Pakar, dan Dewan Pendidikan
Walikota Semarang, Agustina Wilujeng, menegaskan bahwa perubahan sistem belajar perlu pertimbangan matang agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi siswa maupun keluarga.
Ia memastikan Pemkot Semarang sudah berkonsultasi dengan pemerintah pusat untuk menyelaraskan kebijakan.
“Kami sudah berkoodinasi dengan pusat terkait adanya wacana itu. Yang jelas harus ada kajian mendalam yang harus Bappeda lakukan,” katanya Agustina.
Ia menekankan bahwa perubahan jumlah hari sekolah tidak bisa berjalan tanpa perencanaan kegiatan pengganti yang jelas.
Menurutnya, waktu anak justru bisa berkurang di sekolah meskipun enam hari sekolah berlaku, sehingga pemerintah perlu menyiapkan aktivitas positif di luar jam pelajaran.
