Pihaknya pun akan mempertahankan kemantapan jalan provinsi yang membentang sepanjang 2.240,12 kilometer tersebut. Salah satu upaya yang ia lakukan yakni melakukan penambalan jalan rusak di berbagai titik.
Hanung mengaku telah berkordinasi untuk membereskan kerusakan di jalan provinsi. Lantaran kondisi APBN belum cair, kata Hanung, perbaikan jalan provinsi menggunakan dana dari program Corporate Social Responsibility (CSR) dan sumber lainnya.
BACA JUGA: Soal Efisiensi Anggaran, Dewan Minta Penanganan Banjir dan Jalan Rusak di Semarang Tak Berkurang
Adapun pengerjaan itu diupayakan selesai sebelum Idulfitri. Namun, kata Hanung, belakangan terjadi pengurangan anggaran perbaikan jalan yang semula Rp100 juta menjadi Rp30 juta per kilometer.
“Jadi biaya perbaikan ada penurunan dari biasanya. Idealnya itu Rp100 juta per km, terus turun jadi Rp88 juta, itu bisa kami selesaikanlah. Terus sekarang dari 2.240,12 km jalan provinsi, itu jadi Rp224 miliar mestinya. Itu hitungan kasar ya, tapi yang dianggarkan itu Rp127 miliar. Itu kalau bagi per kilometer, jadi sekitar Rp30 juta per km,” lanjut dia.
Ia berharap, pemeliharaan jalan rusak sepanjang 100 km itu tetap bisa tuntas dengan anggaran yang tersedia.
“Jadi kami geser sampai lebaran. Kemarin hitung dari mulai rutin bisa melaksanakan itu sampai anggaran 70 persen dari yang tersedia. Nanti sisanya untuk perubahan anggaran. Mudah-mudahan masih bisa kami lakukan percepatan,” pungkas Hanung. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
