SEMARANG, beritajateng.tv – Empat hari setelah program penghapusan pokok pajak dan denda pada pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berlangsung di Jawa Tengah, banyak warga mengeluhkan soal biaya lain yang mereka bayarkan.
Salah satu pengguna Instagram @kebabsmk mengeluhkan program ini pada akun resmi @humas.jateng. Kendati ada penghapusan denda dan pokok pajak PKB, namun wajib pajak tetap membayar denda Jasa Raharja.
“Iklannya yang jelas, Pak. Banyak warga yang terjebak. Katanya semua denda dihapus, tapi denda Jasa Raharja tetap jalan,” tulis akun @kebabsmk di Instagram @humas.jateng
BACA JUGA: Pemutihan PKB Resmi Buka, Antusiasme Wajib Pajak Kabupaten Semarang Tinggi
Tak hanya itu, akun @brastenterindah juga mengomentari perihal biaya pembukaan blokir yang menurutnya cukup fantastis.
“Membuka blokir biayanya sangat fantastis, Pak. Di Kabupaten Karanganyar Solo melebihi pajak pokok 1 tahun,” tulis akun @brastenterindah.
Tanggapan Bapenda Jawa Tengah atas “tagihan tambahan” dalam program pemutihan pajak kendaraan
Menanggapi itu, Kepala Bapenda Jawa Tengah Nadi Santoso angkat bicara. Ia menegaskan, pembayaran PKB di samsat bukan hanya melibatkan Bapenda. Melainkan, ada dua unsur lain yang terlibat, yakni kepolisian dan Jasa Raharja.
Pemutihan pajak yang saat ini berjalan di Jawa Tengah mulai 8 April s.d. 30 Juni 2025 itu, kata Nadi, ialah pembebasan atas pokok tunggakan dan denda.
“Nah, di situ syaratnya adalah harus membayar pada tahun berjalan. Jadi yang dibebaskan yang menunggak tahun 2024 ke belakang. Syaratnya adalah harus membayar di tahun 2025,” ungkap Nadi saat beritajateng.tv temui di kantornya, Jumat, 11 April 2025.
Nadi menyebut Jasa Raharja juga memberikan program pemutihan. Hanya saja, yang dibebaskan denda atas tunggakan simpanan wajibnya saja.
“Jadi, simpanan wajib pokoknya [Jasa Raharja] masih tetap dibayarkan, tapi dendanya dibebaskan,” tegas Nadi.
BACA JUGA: Jateng Lakukan Pemutihan, Bebas Pokok Pajak dan Denda Meski Nunggak Lima Tahun
