JEPARA, beritajateng.tv – Sengketa warisan lahan memicu ancaman penutupan terhadap SD Negeri 10 Karanggondang, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara.
Ahli waris yang mengklaim sebagai pemilik tanah menyegel sekolah dan memasang spanduk peringatan penutupan paksa mulai 1 September 2025.
Video aksi penyegelan sekolah oleh ahli waris viral di media sosial sejak awal Mei 2025.
BACA JUGA: Bupati Jepara Wiwit Kecam Predator Seksual yang Lecehkan 31 Anak di Bawah Umur
Mereka juga menanam pohon pisang di halaman sekolah, sebagai bentuk simbolis larangan aktivitas di atas tanah yang mereka klaim milik pribadi.
Spanduk ancaman penutupan dipasang diam-diam
Kabarnya, terdapat dua spanduk besar di gerbang sekolah. Spanduk pertama, berwarna kuning, menyampaikan dua poin peringatan: penutupan gedung sekolah mulai 1 September 2025 dan imbauan agar seluruh siswa segera pindah sekolah.
Spanduk kedua menegaskan kepemilikan tanah atas nama ahli waris Surip (alm), beserta permintaan agar pemerintah desa segera membongkar bangunan SDN 10.
Kepala SDN 10 Karanggondang, Suyadi, menjelaskan bahwa spanduk tersebut dipasang ahli waris secara diam-diam saat malam hari.
“Kami mengetahuinya keesokan pagi saat masuk sekolah. Spanduk pertama muncul awal April, lalu disusul spanduk kedua pada awal Mei,” ujar Suyadi.
Sengketa lahan di Jepara berawal dari tahun 2012, belum ada titik temu
Suyadi memaparkan bahwa SDN 10 Karanggondang berdiri di atas lahan seluas sekitar 2.800 meter persegi, dulunya merupakan bagian dari program SD Inpres.
Namun, lokasi sekolah itu ternyata satu kompleks dengan tanah yang kini ahli waris Surip klaim.
Perselisihan soal kepemilikan lahan sudah terjadi sejak 2012. Pemerintah dan pihak ahli waris sempat beberapa kali melakukan mediasi, tetapi tidak membuahkan hasil.
BACA JUGA: Olah TKP Kasus Predator Seksual di Jepara, Polda Jateng Gunakan Investigasi Metode Ilmiah
Saat ini, SDN 10 Karanggondang memiliki 98 siswa aktif. Ancaman penutupan dan kondisi yang tidak menentu membuat pihak sekolah dan orang tua siswa khawatir.
“Kami berharap pemerintah turun tangan agar sekolah bisa tetap berdiri dan tidak merugikan siswa,” harap Suyadi. (*)
