“Berkoordinasi dengan pemerintah pusat karena kenaikan ini tidak hanya terjadi di Jateng, artinya nasional. Hingga kita perlu koordinasi pada pemerintah daerah maupun pusat,” imbuhnya.
Dia menambahkan, Pemprov Jateng akan melakukan pemantauan dan menggenjot lagi kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan. Diantaranya dengan menggiatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendampingi satu desa.
Sementara itu, Ketua Majelis ProDEM, Iwan Sumule menyoroti angka kemiskinan di Jateng. Dia membagikan data kemiskinan di Pulau Jawa pada September 2021 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) belum lama ini. Pada data tersebut, pendapatan warga miskin di Jateng merupakan yang terendah dari 5 provinsi lainnya di Pulau Jawa.
Urutannya pendapatan perkapita per bulan dari yang terendah mulai dari Jateng Rp 423.264, Jabar Rp 437.604, Jatim Rp 445.139, DIY Rp 496.904, Banten Rp 547.483, dan DKI Jakarta Rp 715.052.
Iwan lantas mempertanyakan program yang dilakukan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo setelah menjabat hampir dua periode.
“Data BPS Tgl 17 Januari 2022, Provinsi Jawa Tengah Pendapatan/Kapita/Bulan terendah di Pulau Jawa. Apa sebenarnya yang dilakukan Gubernur @ganjarpranowoselama 2 periode menjabat, kenapa PDRB Provinsi Jawa Tengah bisa terendah dan miskin?,” tulis Iwan Sumule di akun Twitternya.
Dia lantas menyindir Ganjar Pranowo yang disebut-sebut juga bakal maju jadi Capres pada Pilpres 2024 mendatang.
“Model begini mau jadi presiden. Ancur!,” tandasnya. (*)
