Wilayah Kemiskinan Ekstrem di Jateng Meningkat jadi 19 Daerah, Kinerja Ganjar Dipertanyakan

SEMARANG, 7/4 (beritajateng.tv) – Upaya penanganan kemiskinan di Jateng dibawah kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo patut dipertanyakan. Jumlah daerah dengan kemiskinan ekstrem bukan berkurang justru bertambah. Wilayah dengan kemiskinan ekstrem di Jateng bertambah dari 5 menjadi 19 daerah.

Hal tersebut termuat dalam Surat Edaran Kementerian Sekretariat Negara Sekretariat Wakil Presiden, Nomor: B-38/KSN/SWP/KK.04.01/02/2022 ditetapkan 212 kabupaten/kota di 25 provinsi sebagai prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di tahun 2022.

Dalam surat tersebut, Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menyampaikan daftar 212 kabupaten/kota di 25 provinsi yang ditetapkan sebagai lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di tahun 2022.

Di Jateng sendiri ada 19 daerah yang tahun ini masuk kategori miskin ekstrem. Padahal tahun lalu hanya ada 5 kabupaten/kota yang masuk kategori tersebut.

Sebanyak 19 daerah yang masuk kategori kemiskinan ekstrem tersebut adalah Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Karanganyar, Sragen, Rembang, Pati, Demak, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, dan Brebes.

Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen membenarkan surat tersebut. Dia lantas menyebutkan beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan angka kemiskinan.

“Ya, jadi gini, peningkatan angka kemiskinan kemarin kan disebabkan dengan adanya, pertama, Covid-19. Kedua memang pada akhir-akhir ini harga sembako yang ada kenaikan. Ini harus kita pantau kita koordinasikan dengan pemerintah pusat supaya di tahun ini, khususnya jelang lebaran harga komoditi yang ada bisa kita kendalikan,” kata pria yang akrab disapa Gus Yasin tersebut, belum lama ini.

Dia menambahkan, Pemprov akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna mengatasi kondisi tersebut.

“Berkoordinasi dengan pemerintah pusat karena kenaikan ini tidak hanya terjadi di Jateng, artinya nasional. Hingga kita perlu koordinasi pada pemerintah daerah maupun pusat,” imbuhnya.

Dia menambahkan, Pemprov Jateng akan melakukan pemantauan dan menggenjot lagi kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan. Diantaranya dengan menggiatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendampingi satu desa.

Sementara itu, Ketua Majelis ProDEM, Iwan Sumule menyoroti angka kemiskinan di Jateng. Dia membagikan data kemiskinan di Pulau Jawa pada September 2021 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) belum lama ini. Pada data tersebut, pendapatan warga miskin di Jateng merupakan yang terendah dari 5 provinsi lainnya di Pulau Jawa.

Urutannya pendapatan perkapita per bulan dari yang terendah mulai dari Jateng Rp 423.264, Jabar Rp 437.604, Jatim Rp 445.139, DIY Rp 496.904, Banten Rp 547.483, dan DKI Jakarta Rp 715.052.

Iwan lantas mempertanyakan program yang dilakukan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo setelah menjabat hampir dua periode.

“Data BPS Tgl 17 Januari 2022, Provinsi Jawa Tengah Pendapatan/Kapita/Bulan terendah di Pulau Jawa. Apa sebenarnya yang dilakukan Gubernur @ganjarpranowoselama 2 periode menjabat, kenapa PDRB Provinsi Jawa Tengah bisa terendah dan miskin?,” tulis Iwan Sumule di akun Twitternya.

Dia lantas menyindir Ganjar Pranowo yang disebut-sebut juga bakal maju jadi Capres pada Pilpres 2024 mendatang.

“Model begini mau jadi presiden. Ancur!,” tandasnya. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published.