“Kami anggap itu uang pajak, kita bayar pajak hampir tiap bulan dan hampir tiap kita beli makan dan segala macam dari sana, itu harus kembali lagi ke masyarakat, sudah jadi kewajiban negara,” ungkapnya.
Sebab telah menjadi hak masyarakat, lanjut Naufal, maka bansos seharusnya tidak menjadi bahan politisasi yang hanya menguntungkan salah satu kelompok tertentu saja dalam kontestasi Pilpres 2024.
BACA JUGA: Rakernas APPSI di Semarang, Undang Mendag Zulhas dan Prabowo Subianto
“Ini bukan hanya soal etika, tapi menyangkut bagaimana nasib masyarakat Indonesia. Ini menggunakan kekayaan negara, menggunakan hak masyarakat untuk kepentingan pribadi, kepentingan partainya atau koalisinya,” kata Naufal.
Ia menyatakan, sebagai seorang menteri, Zulhas seharusnya memahami masalah ini. Lebih lanjut, Naufal meminta agar program bansos jangan menjadi bahan politisasi untuk kepentingan Pilpres 2024 semata.
“Kecuali itu dari uang pribadi. Gajinya menteri atau staf khusus menteri buat bansos itu sah-sah saja bilang gitu. Politisasi bansos riskan terjadi menjelang Pemilu. Harus hati-hati, ini seharusnya bisa Pak Zulhas cegah sebagai menteri,” pungkas Naufal. (*)
Editor: Mu’ammar Rahma Qadafi
