SEMARANG, beritajateng.tv – Kritik keras dari relawan AMIN Muda Jawa Tengah muncul tatkala Menteri Perdagangan RI, Zulkifli Hasan, menyatakan bahwa bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat berasal dari Presiden RI, Joko Widodo.
Pernyataan yang Zulhas ucapkan saat berkampanye di Kendal, Jawa Tengah, pada akhir Desember 2023 itu mendapat sorotan dari Ketua Relawan AMIN Muda Jawa Tengah, Naufal Ramadhan.
Pihaknya menilai, pernyataan Zulhas soal bansos yang berasal dari Jokowi mengandung unsur politisasi. Pasalnya, hal tersebut baginya hanya menguntungkan salah satu paslon tertentu saja.
Padahal, menurut Naufal, bansos berasal dari negara yang bersumber dari uang pajak masyarakat. Oleh sebab itu, pembagian bansos ialah hak masyarakat yang sudah seharusnya diberikan negara.
“Bagi kami itu ada dugaan menguntungkan salah satu paslon, (pernyataan Zulhas) sangat tidak etis. Itu (bansos) kan uang negara, hak masyarakat, dan (membagikan bansos) kewajiban negara,” ujarnya saat dihubungi beritajateng.tv, Jumat, 5 Desember 2023.
Merasa geram, pihaknya meminta Zulhas untuk menarik kata-kata soal bansos yang berasal dari Jokowi serta meminta maaf kepada publik. Tak hanya itu, Jokowi perlu bersikap tegas dengan menegur Zulhas sebagai anak buahnya tersebut.
“Minimal Pak Jokowi menegur, ini soal etika, bawa-bawa nama Pak Jokowi, padahal Pak Jokowi selalu menyatakan soal netralitas ASN dan Polri. Pak Zulhas harus minta maaf kepada masyarakat, tarik kata-katanya karena itu sangat riskan, apalagi pembagian bansos menjelang Pemilu,” tegas Naufal.
Relawan AMIN Muda Jateng anggap pernyataan Zulhas soal bansos sangat fatal
Bagi Relawan AMIN Muda Jateng, pernyataan Zulhas perihal bansos dari Jokowi itu bisa sangat fatal. Padahal, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan bansos yang asal muasalnya dari pajak yang rakyat bayarkan.
“Kami anggap itu uang pajak, kita bayar pajak hampir tiap bulan dan hampir tiap kita beli makan dan segala macam dari sana, itu harus kembali lagi ke masyarakat, sudah jadi kewajiban negara,” ungkapnya.
Sebab telah menjadi hak masyarakat, lanjut Naufal, maka bansos seharusnya tidak menjadi bahan politisasi yang hanya menguntungkan salah satu kelompok tertentu saja dalam kontestasi Pilpres 2024.
BACA JUGA: Rakernas APPSI di Semarang, Undang Mendag Zulhas dan Prabowo Subianto
“Ini bukan hanya soal etika, tapi menyangkut bagaimana nasib masyarakat Indonesia. Ini menggunakan kekayaan negara, menggunakan hak masyarakat untuk kepentingan pribadi, kepentingan partainya atau koalisinya,” kata Naufal.
Ia menyatakan, sebagai seorang menteri, Zulhas seharusnya memahami masalah ini. Lebih lanjut, Naufal meminta agar program bansos jangan menjadi bahan politisasi untuk kepentingan Pilpres 2024 semata.
“Kecuali itu dari uang pribadi. Gajinya menteri atau staf khusus menteri buat bansos itu sah-sah saja bilang gitu. Politisasi bansos riskan terjadi menjelang Pemilu. Harus hati-hati, ini seharusnya bisa Pak Zulhas cegah sebagai menteri,” pungkas Naufal. (*)
Editor: Mu’ammar Rahma Qadafi
