SEMARANG, beritajateng.tv – Sebanyak 1.646 bangku di Sekolah Dasar (SD) Negeri Kota Semarang masih belum terisi meski Dinas Pendidikan telah membuka Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Gelombang II.
Kondisi ini menjadi perhatian DPRD Kota Semarang yang meminta pemerintah segera memetakan penyebab rendahnya jumlah pendaftar di sejumlah sekolah.
Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang, Anang Budi Utomo, mengatakan kekosongan bangku tersebut harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh sebelum pemerintah mengambil langkah lanjutan. Termasuk kemungkinan membuka kembali pendaftaran maupun melakukan penataan sekolah.
“Yang terpenting sekarang adalah inventarisasi dan pemetaan terlebih dahulu. Kita harus mengetahui penyebab mengapa masih banyak kursi kosong. Kalau memang perlu, pemerintah bisa membuka kebijakan lanjutan. Namun jika persoalannya karena jumlah calon siswa memang menurun, tentu harus di evaluasi secara menyeluruh,” ujar Anang.
Menurut dia, sejumlah kawasan permukiman lama di Kota Semarang mengalami perubahan struktur penduduk.
Banyak wilayah yang kini di huni warga lanjut usia sehingga jumlah anak usia sekolah dasar semakin berkurang.
“Kawasan seperti Sekayu atau Pendrikan merupakan kampung lama. Bisa jadi jumlah penduduk usia produktif dan anak-anak memang sudah berkurang. Meski begitu, kita tetap harus melihat apakah nantinya akan terjadi regenerasi penduduk,” kata Anang.
Politikus dari Partai Golkar ini menegaskan evaluasi tidak hanya berfokus pada jumlah siswa, tetapi juga mempertimbangkan kualitas pelayanan pendidikan.
Apabila jumlah peserta didik terus menurun karena faktor demografi, regrouping atau penggabungan sekolah dapat menjadi salah satu alternatif.
BACA JUGA: 1.646 Kursi SD Negeri di Semarang Masih Kosong, Disdik: Belum Ada Rencana Merger Sekolah
“Kalau penyebabnya memang karena jumlah calon siswa sudah berkurang, regrouping bisa jadi pertimbangan. Namun jangan sampai langkah itu justru mengurangi akses layanan pendidikan bagi anak-anak yang masih berada pada usia wajib belajar,” jelasnya.
Ia menambahkan, penyebaran sekolah yang mengalami kekurangan murid juga harus di analisis.
Menurutnya, kondisi sekolah di pusat kota tentu berbeda dengan wilayah yang menjadi kawasan pertumbuhan permukiman baru.
“Kita perlu melihat apakah sekolah yang kekurangan murid berada di wilayah pinggiran atau justru di pusat kota. Di sisi lain, laju pertumbuhan penduduk Kota Semarang juga mulai melandai sehingga tentu berdampak pada jumlah siswa baru,” ungkapnya.
Anang juga menilai pemerintah perlu menghitung kembali kebutuhan pendirian sekolah baru di masa mendatang. Jangan sampai jumlah sekolah terus bertambah sementara jumlah peserta didik justru semakin sedikit.
“Kalau jumlah lembaga pendidikan sudah jenuh, tentu harus menjadi pertimbangan. Jangan sampai kita menambah sekolah baru, tetapi sekolah yang sudah ada justru banyak kekurangan murid. Ini harus menjadi bahan evaluasi pemerintah,” tegasnya.
Meski demikian, Anang menilai kondisi tersebut berbeda dengan jenjang SMP Negeri yang selama ini masih memiliki jumlah peminat lebih tinggi dibandingkan daya tampung sekolah negeri.
“Kalau SMP memang kapasitas sekolah negeri belum mampu menampung seluruh lulusan SD sehingga wajar masih banyak yang masuk sekolah swasta. Sementara SD berbeda karena orientasinya lebih kepada mendekatkan layanan pendidikan kepada masyarakat,” katanya.
Terkait keberadaan SD swasta gratis, Anang menilai program tersebut masih relevan untuk mendukung pemerataan akses pendidikan. Terutama di wilayah yang memang membutuhkan tambahan layanan pendidikan.
“Program sekolah swasta gratis masih efektif karena bertujuan meningkatkan angka partisipasi sekolah. Sekolah-sekolah tersebut juga terpilih berdasarkan usulan dan kebutuhan masyarakat, sehingga bukan sekadar menambah lembaga pendidikan tanpa kajian,” ujarnya.
Angka Kelahiran Turun
Anang juga mengaitkan kondisi tersebut dengan tren penurunan angka kelahiran di Jawa Tengah yang turut memengaruhi jumlah calon siswa SD setiap tahun.
“Yang tidak kita inginkan adalah ada anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Kalau memang jumlah calon peserta didik berkurang karena angka kelahiran menurun, itu memang menjadi tantangan yang harus kita hadapi. Tetapi pemerintah tetap harus memastikan seluruh anak mendapatkan akses pendidikan,” pungkasnya. (*)
