SEMARANG, beritajateng.tv – Walikota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mendorong sekolah swasta untuk membebaskan biaya pengambilan ijazah siswanya yang masih tertunggak. Hal itu untuk mendukung akses pendidikan yang lebih mudah sesuai program 100 hari kerjanya.
Tercatat, ada 407 sekolah baik TK, SD, SMP dengan total 10.332 ijazah yang belum diambil oleh siswa. Total tanggungan tunggakan biaya pendidikan senilai Rp26,7 mililar.
Agustina menyampaikan, ada 37 sekolah yang telah mendeklarasikan untuk membebaskan tunggakan biaya pendidikan. Serta menyerahkan ijazah tersebut kepada masing-masing siswa.
BACA JUGA: Begini Skema dan Regulasi Pencairan Dana Operasional Rp25 Juta Per RT di Kota Semarang
“Ijazah itu belum di ambil karena menunggak pembayaran. 37 sekolah ini menyatakan tidak perlu pemerintah memberikan pembayaran kepada sekolah swasta, ini luar biasa. Yang lain-lain karena jumlahnya besar akan di komunikasikan ke teman-teman dinas,” jelasnya seusai deklarasi penyerahan ijazah yang belum di ambil, di SMP PGRI 1 Semarang, Kamis, 17 April 2025.
Agustina memaparkan, ijazah merupakan dokumen yang menjadi bekal untuk mendaftar ke tingkat pendidikan lebih tinggi. Anak-anak yang belum mengambil ijazah ini mayoritas karena belum menyelesaikan SPP.
Sebanyak 99 anak-anak yang belum mengambil ijazah dari keluarga kurang mampu, sedangkan satu persen anak bandel yang tidak membayarkan SPPnya.
“Itu sedang kami komunikasikan untuk menyelesaikan.”Setelah ini, kami harapkan tidak ada lagi ijazah yang tertinggal,” ucapnya.
Agustina memastikan, pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap bidang pendidikan. Dia ingin akses pendidikan lebih mudah.
Agustina berharap, tidak ada lagi kasus ijazah tertinggal. Pemkot Semarang bahkan sedang menggodok aturan terkait hal itu.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bambang Pramusinto mengatakan, 37 sekolah bersedia mendeklarasikan pengambilan ijazah secara gratis. Dengan deklarasi ini, harapannya sekolah lain bisa mengikuti 37 sekolah ini.
Bambang berharap, sekolah swasta lain dengan sukarela menyerahkan ijazahnya dengan membebaskan tunggakan.
“Total tunggakan Rp26,7 miliar. Kami dorong di bebaskan. Di awali 37 sekolah swasta. Harapan kami kegiatan ini bisa mengimbau seluruh sekolah swasta supaya mengikuti jejak rekannya yang mengikhlaskan,” paparnya.
Terkait upaya pemerintah mengganti tunggakan itu, Bambang mengatakan, prinsipnya Pemkot Semarang berkomitmen membantu akses siswa, sehingga diharapkan tidak ada anak yang tidak bersekolah.
“Jangan sampai menghambat anak-anak mengakses pendidikan ke jenjang berikutnya. Kami sedang siapkan konsepnya, ” kata dia. (*)
Editor: Elly Amaliyah
