“Kalau informasi yang kami terima tidak untuk pinjol, tidak untuk penipuan. Lebih ke mengaktifkan nomor HP,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, data NIK milik penerima bansos agar pembeli kartu perdana tidak perlu lagi melakukan proses registrasi menggunakan identitas pribadi.
“Jadi yang beli kartu itu sudah enggak repot mengaktifkan pakai NIK-nya sendiri,” jelas Elliya.
Meski demikian, Dinas Sosial mengaku tidak mengetahui secara rinci identitas warga yang datanya telah pelaku gunakan maupun jumlah data yang benar-benar pelaku manfaatkan.
“Yang 1,2 juta itu memang terinfo. Tapi dari data itu kemudian yang sudah dipakai berapa, kemudian siapa saja yang terdampak, kami tidak memperoleh datanya dari Polda Banten,” katanya.
Dinas Sosial Langsung Koordinasi dengan Komdigi Usai Terima Laporan
Elliya mengatakan, setelah menerima informasi dari Polda Banten, Dinas Sosial Jawa Tengah langsung berkoordinasi dengan Komdigi. Hal ini untuk melakukan pemeriksaan terhadap sistem keamanan data.
Ia mengaku koordinasi berlangsung sehari setelah penyidik menyampaikan informasi mengenai dugaan pencurian data tersebut.
“Besok paginya saya langsung koordinasi dengan Komdigi terkait pengecekan keamanan data,” ujarnya.
Pihaknya menjelaskan, tim teknologi informasi kemudian melakukan pemeriksaan terhadap sistem guna mengetahui celah keamanan sekaligus memperkuat perlindungan data.
Hingga saat ini, kata Elliya, pemantauan terhadap keamanan sistem juga terus terlaksana secara lebih intensif agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
“Yang jelas sekarang kita mengupayakan keamanannya terpantau terus, lebih intensif,” katanya.
Dinas Sosial Bantah Sistem Tidak Memiliki Pengamanan
Dalam kesempatan itu, Elliya membantah anggapan yang menyebut sistem pengelolaan data Dinas Sosial Jawa Tengah tidak memiliki pengamanan.
Ia menegaskan, pengelolaan data kemiskinan dilakukan berdasarkan SOP dan selalu berkoordinasi dengan Komdigi sebagai pengelola infrastruktur teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
“Kalimat yang menyebut sama sekali tidak ada keamanan itu enggak betul,” tegas Elliya.
Dinas Sosial, kata dia, hanya bertindak sebagai pengelola data kemiskinan. Sedangkan pengelolaan infrastruktur sistem terlaksana bersama Komdigi.
