Pemerintah juga dapat menyediakan titik pengumpulan di lingkungan permukiman, kantor kelurahan, bank sampah, maupun fasilitas umum.
Kedua, sistem pengumpulan minyak jelantah diusulkan lebih fleksibel. Warga mengajukan layanan pengambilan dari rumah ke rumah atau penyediaan titik pengumpulan di kelurahan, bank sampah, SPBU, dan fasilitas umum lainnya.
Warga juga mengusulkan sistem insentif berupa tabungan, poin, uang hasil penjualan, atau penukaran dengan kebutuhan pokok. Pencatatan dapat terlaksana secara digital maupun menggunakan administrasi sederhana.
Ketiga, warga meminta pengelolaan taman TOGA di pusatkan melalui taman percontohan di tingkat kelurahan.
Pengelolaannya dapat melibatkan dinas atau instansi terkait sehingga perawatan berlangsung berkelanjutan tanpa membebani warga dengan kewajiban rutin.
Keempat, petisi mengusulkan penggunaan seragam PKK lebih fleksibel. Seragam tetap dapat warga gunakan dalam acara resmi, tetapi tidak harus menjadi kewajiban dalam setiap pertemuan rutin di tingkat rukun tetangga (RT).
Kelima, warga meminta penyederhanaan administrasi PKK. Evaluasi tata kelola harapannya dapat mengurangi pekerjaan administratif yang menyita waktu pengurus dan kader.
Keenam, warga mengusulkan peninjauan beban kerja pengurus berdasarkan kapasitas dan ketersediaan waktu.
Tugas administrasi teknis yang dapat tenaga profesional tangani harapannya beralih kepada instansi terkait sesuai kewenangannya.
Ketujuh, petisi meminta pembagian tanggung jawab yang lebih jelas dalam program PJN dan posyandu.
Warga mengusulkan agar pekerjaan teknis, pencatatan kesehatan, pelaporan, dan pelayanan sesuai ketentuan serta melibatkan kader berdasarkan kebutuhan dan kemampuan.
Petisi itu juga mendorong dinas kesehatan dan puskesmas memperkuat pembinaan, pendampingan, serta evaluasi agar kader tidak menanggung seluruh pekerjaan teknis.
Warga Ingin PKK Tetap Berjalan tanpa Membebani Kader
Melalui tujuh usulan tersebut, warga berharap Pemkot Semarang bersama Tim Penggerak PKK dapat meninjau kembali mekanisme kegiatan yang kurang efisien.
Evaluasi harapannya tidak menghilangkan semangat gotong royong maupun tujuan pemberdayaan keluarga.
Sebaliknya, perbaikan tata kelola dapat membuat program lebih mudah warga jalankan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Petisi tersebut dapat di akses melalui Change.org di tautan https://c.org/MqHFjG9n9V. (*)
