SEMARANG, beritajateng.tv – Sebanyak 7 ribu lebih kepala desa (kades) se-Jawa Tengah berkumpul di GOR Jatidiri Semarang untuk mengikuti program bertajuk Sekolah Antikorupsi, Selasa 29 April 2025.
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Fitroh Rohcahyanto mengungkap cukup banyak kasus korupsi maupun penyelewengan dana yang menjerat kades di Jawa Tengah.
“Di Jawa Tengah dari kasus yang ada, cukup besar yang menjerat teman-teman kades. Tentu ini jadi keprihatinan kita,” ungkap Fitroh usai menghadiri acara tersebut.
Pihaknya pun tak menampik keberadaan dana desa yang kerap kali kades salah gunakan.
BACA JUGA: Ragukan Sipil Bantu Bulog, Zulhas: Kalau Kades Tak Terlibat, Kami Suruh Babinsa Serap Beras
Seharusnya, kata Fitroh, dana desa hadir untuk kepentingan warga bukan kepentingan pribadi. Ia pun turut menyoroti kades yang masih memanfaatkan dana desa tidak semestinya.
“[Dana desa rawan penyelewengan] Ya tentu. Dana yang besar seharusnya untuk kepentingan warga, tapi masih ada beberapa kades yang memanfaatkan untuk kepentingan pribadi,” ungkap Fitroh.
KPK buatkan lagu antikorupsi, optimis bisa bangkitkan kesadaran kades
Dalam acara itu, Fitroh turut mengajak ribuan kades menyanyikan syair antikorupsi.
‘Mari kita berjanji bekerja tanpa korupsi, ingat kita pasti akan mati, untuk apa kita lakukan korupsi?,’ sepenggal syair lagu ajakan antikorupsi yang Fitroh bawakan bersama kades.
Fitroh menilai, nyanyian itu bisa membuat kades sadar untuk tidak melakukan korupsi.
“Ya sebagaimana yang saya paparkan dan bentuk syair lagu, bagaimana mengajak teman-teman kades menumbuhkan kesadaran. Sadar untuk tidak melakukan korupsi, kalau bicara korupsi kan semua sudah tau, tapi yang terpenting membangkitkan kesadaran,” pungkas Fitroh.
Gubernur Jateng ajukan 296 desa antikorupsi
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengklaim pihaknya sudah berupaya mencegah korupsi bahkan hingga tingkat desa sekalipun.
“Upaya pencegahan itu sudah kita lakukan, terbukti kita punya 30 desa antikorupsi dan kita ajukan 297 desa antikorupsi di wilayah kita,” ucap Luthfi.
BACA JUGA: Tolak Pelantikan, Puluhan Kades Perpanjangan Jabatan di Banjarnegara Tempuh Jalur Hukum
Menurutnya, membangun Jawa Tengah harus mulai dari desa yang bebas korupsi terlebih dahulu.
“Artinya, ini adalah upaya menjaga agar pembangunan yg leading sectornya di desa tepat sasaran, sehingga masyarakat sejahtera, karena membangun provinsi Jateng itu besar, dari mana kita membangun? Dari desa kita sendiri,” pungkas Luthfi. (*)
Editor: Farah Nazila
