SEMARANG, beritajateng.tv – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang mengantisipasi permasalahan ekonomi global untuk tahun 2025 mendatang. Upaya yang Pemkot Semarang antara lain menstimulasi kondisi ekonomi di ibu kota Jawa Tengah dengan belanja pemerintah.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang, Budi Prakosa mengatakan, government expenditure atau pengeluaran pemerintah menjadi salah satu faktor pertumbuhan ekonomi di suatu kota.
Dia berupaya pengeluaran pemerintah ini bisa mencapai yang telah pihaknya targetkan.
BACA JUGA: Video Pemkot Semarang Anggarkan Rp80 Miliar untuk Makan Bergizi Gratis
Sedikit informasi, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kota Semarang 2025 di proyeksikan sebesar Rp 5,52 triliun. Angka itu naik dari 2024 yang hanya sebesar Rp 5,46 triliun.
Adapun rencana total belanja daerah Kota Semarang pada 2025 di proyeksikan Rp 5,57 triliun. Dengan rincian belanja operasi sebesar Rp 4,42 triliun, belanja modal sebesar Rp 1,07 triliun, dan belanja tidak terduga Rp 76,5 miliar.
“Kita perlu mengantisipasi beberapa permasalahan ekonomi global. Bagaimana pemkot mampu sedikit menstimulasi dari konteks belanja pemerintah. Kami pertahankan bisa mencapai yang ditargetkan. Kami perlu mengantisipasi dari aspek-aspek kalau nanti kinerja ekonomi kita ada beberapa permasalahan,” jelas Budi, usai mengisi kegiatan Outlook Ekonomi Semarang 2025, di Balai Kota Semarang.
Adapun kondisi makro Kota Semarang 2024, angka kemisikinan di Kota Semarang masih 4,03 persen. Angka itu di bawah rata-rata nasional yang masih 10,47 persen dan provinsi yang masih di angka 9,03 persen.
Antisipasi permasalahan ekonomi global
Indeks pembangunan manusia (IPM) Kota Semarang 2024 berada di angka 85,24 persen. Angka itu di atas rata-rata nasional dan provinsi.
Laju pertumbuhan ekonomi Kota Semarang 2024 sebesar 5,79 persen. Angka itu juga di atas rata-rata nasional yang berada di 4,99 eprsen dan provinsi di angka 5,04 persen.
Sementara, tingkat pengangguran terbuka Kota Semarang 2024 masih 5,82 persen. Angka itu di atas rata-rata nasional yang saat ini sebesR 4,91 persen dan provinsi sebedar 4,78 persen.
Menurutnya, aspek sosial harus diselesaikan dengan adanya bantuan sosial. Selain itu, program urban farming agar bisa menstimulasi kemampuan masyarakat memenuhi ketahanan pangan.
