SEMARANG, beritajateng.tv – Ribuan mahasiswa di Semarang menggelar aksi demo Indonesia Gelap di Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Selasa, 18 Februari 2025 lalu.
Dalam aksi demo tersebut, mahasiswa membawa sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Antara lain pembatalan pemangkasan anggaran pendidikan, realisasikan tunjangan kinerja dosen, hingga evaluasi program makan siang bergizi (MBG).
Pakar Komunikasi Sosial Universitas Diponegoro (Undip Semarang), Adi Nugroho mengatakan, demo yang dilakukan mahasiswa menjadi tanda hidupnya demokrasi. Mahasiswa, kata dia, memiliki peran penting dalam mengontrol kebijakan pemerintah.
Akan tetapi, Adi menggarisbawahi jika demo harus berjalan dengan tema dan tuntutan yang jelas. Jangan sampai aksi demonstrasi oleh mahasiswa dipolitisasi oleh kelompok tertentu.
“Jangan sampai bermain politik. Karena mahasiswa tidak boleh di politisasi oleh kelompok atau golongan tertentu. Kebijakan pemerintah perlu di kritik tapi kritiknya proporsional,” ungkap Adi saat beritajateng.tv hubungi, Jumat, 21 Februari 2025.
Menurut Adi, demo di jalanan harus mengedepankan tata tertib. Massa tidak boleh bersikap anarkis yang nantinya menyebabkan masyarakat takut akan demokrasi.
Oleh karenanya, alih-alih demonstrasi, ia mengusulkan aksi kritik terhadap pemerintah bisa dilakukan dengan platform petisi di media sosial.
